PULANG PISAU – Sebanyak 7.345 keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabupaten Pulang Pisau mulai menerima bantuan pangan berupa beras dari pemerintah, sebagai bagian dari upaya menekan beban ekonomi masyarakat dan menjaga stabilitas sosial di tengah pemulihan ekonomi nasional.
Bantuan ini secara resmi diluncurkan Rabu, 23 Juli 2025, di halaman Kantor Kelurahan Pulang Pisau oleh Wakil Bupati H. Ahmad Jayadikarta. Dalam penyaluran tahap alokasi Juni dan Juli 2025 ini, setiap keluarga menerima 20 kilogram beras yang didistribusikan melalui Perum Bulog Cabang Kapuas.
“Bantuan ini adalah bentuk nyata kehadiran negara. Kami berharap bisa sedikit meringankan beban warga dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari,” ujar Wabup Jayadikarta dalam sambutannya saat peluncuran penyaluran bantuan.
Ia menambahkan bahwa program bantuan pangan ini ditujukan khusus bagi masyarakat yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial RI dan hasil verifikasi Badan Pusat Statistik (BPS). Pemerintah daerah, menurutnya, akan terus memastikan bantuan ini tepat sasaran.
Kepala Cabang Bulog Kapuas, Akhmad Ronni Anwar, mengungkapkan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menjaga kualitas dan ketepatan distribusi bantuan. Penyaluran dilakukan secara bertahap sesuai jadwal, dan beras yang disalurkan dipastikan layak konsumsi.
“Harapan kami, dengan adanya bantuan ini, pengeluaran rumah tangga warga bisa sedikit terbantu, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih,” ucap Ronni.
Program ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial, Badan Pangan Nasional, dan Perum Bulog, yang bertujuan menjaga ketahanan pangan nasional serta menekan dampak inflasi di tingkat lokal.
Selain itu, bantuan ini juga dianggap penting sebagai intervensi sosial guna mencegah kerawanan pangan dan menjaga daya beli masyarakat kurang mampu di tengah fluktuasi harga pangan pokok.
Wabup Jayadikarta menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau akan terus mendukung program serupa di masa mendatang, termasuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam menanggulangi dampak sosial ekonomi yang dihadapi masyarakat. (ds)
