PALANGKA RAYA – Upaya pencegahan politik uang jelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Barito Utara pada 6 Agustus 2025 kian diperketat. Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Kalimantan Tengah, yang beranggotakan Bawaslu, Polda, dan Kejaksaan Tinggi, menggelar rapat koordinasi bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan sejumlah perbankan besar di Ruang Rapat Bawaslu Kalteng, Palangka Raya.
Rapat ini dihadiri perwakilan bank nasional dan daerah, di antaranya BNI, BRI, BSI, BCA, Bank Mandiri, Bank Muamalat, dan Bank Kalteng. Tujuannya jelas: memetakan potensi praktik politik uang melalui sistem perbankan dan transaksi digital.
Menurut pemetaan Gakkumdu, modus baru politik uang bisa memanfaatkan agen bank, transfer ke banyak rekening, hingga penggunaan e-money dan e-wallet. Bahkan, kartu tapcash pun disebut rawan digunakan untuk menyuap pemilih. Untuk itu, Gakkumdu mengajak perbankan membatasi penarikan tunai besar-besaran serta mengawasi transfer mencurigakan menjelang masa tenang dan saat hari pemungutan suara.
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kalteng, Nurhalina, menegaskan kerentanan penggunaan e-money dan e-wallet karena lemahnya penerapan Know Your Customer (KYC). “Tidak adanya verifikasi profil pengguna pada e-money dan e-wallet membuat praktik politik uang sulit dilacak. Karena itu, kolaborasi dengan OJK dan perbankan adalah langkah penting untuk mitigasi risiko,” ujarnya.
Selain itu, Gakkumdu membuka peluang kerja sama dengan PPATK untuk memantau anomali transaksi rekening. Mengingat, Bawaslu RI dan PPATK sebelumnya telah menandatangani Nota Kesepahaman terkait pengawasan dana kampanye dan pencegahan tindak pidana pencucian uang dalam Pemilu.
Melalui rapat ini, Bawaslu dan Gakkumdu menghimbau semua pihak perbankan agar melaporkan transaksi mencurigakan secara berkelanjutan serta memastikan agen bank tidak terlibat politik uang. “Kami berharap perbankan kooperatif jika diperlukan data untuk proses penegakan hukum,” tegas Nurhalina.
Langkah ini menegaskan komitmen Gakkumdu, OJK, dan perbankan untuk memastikan PSU Barito Utara berlangsung bersih dan demokratis.
(ASY)
