SAMPIT – Praktisi hukum sekaligus pengamat hukum, Nurahman Ramadani, menyoroti keras isu potensi praktik jual beli jabatan yang mencuat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).
Ia mengingatkan bahwa proses rotasi pejabat eselon harus dijauhkan dari segala bentuk transaksi finansial yang mencederai integritas birokrasi.
Menurutnya, jika jabatan publik bisa ditentukan oleh kemampuan finansial atau kedekatan non-struktural dengan pimpinan, maka sistem pemerintahan secara keseluruhan akan tercemar.
“Kalau rotasi jabatan bisa dibeli, maka ujungnya akan banyak pejabat yang tersandung korupsi. Mereka akan berpikir bagaimana caranya mengembalikan modal yang sudah keluar, bahkan mencari untung berlipat,” tegas Nurahman, Kamis 1 Agustus 2025.
Ia menilai, praktik semacam ini tidak hanya merusak moral birokrasi, tapi juga menciptakan ekosistem kerja yang tidak sehat.
Pejabat yang menduduki jabatan bukan karena kemampuan dan kapabilitas, melainkan karena keinginan atasan atau kedekatan pribadi, cenderung tidak akan optimal dalam menjalankan tanggung jawabnya.
“Inilah yang membuat pelayanan publik stagnan bahkan menurun kualitasnya, masyarakat pasti merasakan dan kena dampaknya,” ujarnya.
Nurahman juga menyinggung soal urgensi peran aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk mulai turun tangan menelusuri indikasi semacam itu.
“Kalau memang ada indikasi jual beli jabatan di daerah, saya mendesak agar aparat hukum bertindak. Jangan sampai masyarakat jadi korban dari sistem yang rusak karena praktik seperti ini,” ujarnya.
Ia menegaskan, jabatan eselon di pemerintahan daerah harus diisi oleh orang-orang yang memang layak secara keilmuan, pengalaman, dan dedikasi.
Prinsip “right man in the right place” bukan sekadar jargon, tetapi betul diterapkan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.
“Rotasi jabatan itu wajar dan bisa jadi kebutuhan organisasi. Tapi jangan jadikan momen ini sebagai celah untuk memperdagangkan posisi. Bupati dan jajaran pembina kepegawaian harus memastikan proses ini berjalan transparan dan objektif,” tutup Nurahman.
(Nardi)
