KUALA KURUN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas mendorong Pemerintah Daerah agar mengalokasikan anggaran khusus bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan namun tidak tercover dalam program jaminan sosial seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, maupun program jaminan sosial lainnya. Hal tersebut disampaikan oleh Juru Bicara DPRD, Espriadi, dalam penyampaian pandangan fraksi terhadap rancangan kebijakan anggaran daerah.
“Kami meminta agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dapat mengakomodasi anggaran bagi masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap jaminan kesehatan. Jangan sampai ada warga yang terabaikan dalam pelayanan kesehatan hanya karena tidak masuk dalam skema pembiayaan jaminan sosial,” ujar Espriadi belum lama ini.
Ia menegaskan bahwa negara, dalam hal ini pemerintah daerah, memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh warganya mendapatkan layanan kesehatan yang layak, tanpa terkecuali.
Menurutnya, alokasi anggaran tersebut penting sebagai bentuk perlindungan sosial sekaligus solusi atas keterbatasan skema jaminan yang ada saat ini.
Dengan demikian, setiap warga yang membutuhkan bantuan medis tetap dapat dijamin melalui pendanaan dari anggaran daerah. “Pemerintah daerah harus hadir memberikan kepastian layanan, terlebih bagi masyarakat yang kurang mampu dan tidak terdaftar dalam program jaminan,” tutupnya. (ale)
