PALANGKA RAYA – Risiko kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan Tengah (Kalteng) diprediksi meningkat tajam pada puncak musim kemarau Agustus 2025.
Peringatan ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Karhutla Tahun 2025 yang digelar di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis siang, 7 Agustus 2025.
Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan wilayah selatan dan tengah Kalteng akan mengalami tingkat kemudahan terbakar tertinggi pada 8-9 Agustus, dengan mayoritas kebakaran berpotensi terjadi di lahan gambut dan mineral.
Hingga 4 Agustus 2025, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mencatat 1.317 titik panas dan 326 kejadian Karhutla, membakar 451 hektare lahan.
Kabupaten Katingan, Kapuas, dan Kotawaringin Timur menjadi wilayah paling rawan karena luas lahan gambutnya yang besar.
Menteri Lingkungan Hidup RI Hanif Faisol Nurofiq menegaskan sejumlah langkah pencegahan wajib segera dijalankan, antara lain larangan pengeringan lahan gambut, pembangunan dan revitalisasi sekat kanal, pengaktifan satuan tugas Karhutla, pelibatan akademisi untuk riset penyiapan lahan ramah lingkungan, serta penegakan hukum terhadap pembakar lahan.
“Karhutla bukan hanya soal asap, tapi juga kerusakan ekosistem, hilangnya sumber penghidupan, dan ancaman kesehatan. Pencegahan harus jadi prioritas, bukan penanganan setelah terbakar,” tegas Hanif.
Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran menyebutkan, pengalaman Karhutla besar pada 2015 (402.779 hektare) dan 2019 (343.353 hektare) harus menjadi peringatan serius.
Ia menekankan deteksi dini, koordinasi lintas sektor, dan pemberdayaan masyarakat. Pemprov juga menerapkan Perda No. 1 Tahun 2020 yang mengatur pembakaran terbatas maksimal 2 hektare per keluarga bagi masyarakat adat, dengan pengawasan ketat.
Menurut Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, peluang operasi modifikasi cuaca (OMC) di Kalteng cukup besar karena potensi awan hujan melebihi 70 persen.
Namun, ia mengingatkan bahwa 17 persen stasiun pemantauan tinggi muka air tanah berada pada kategori rawan, 8 persen sangat rawan, dan 2 persen berbahaya, sehingga pembasahan gambut mendesak dilakukan.
Peta sebaran hotspot menunjukkan sebagian besar kebakaran berada di areal penggunaan lain dan di dalam kawasan konsesi perusahaan.
Pemerintah daerah meminta dukungan pusat berupa helikopter pemantauan, drone jarak jauh, pusat data terpadu, dan logistik udara untuk mempercepat penanganan lapangan.
(Sya'ban)
30 Mei 2026
18:43
