PULANG PISAU – Bupati Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Ahmad Rifa'i menegaskan komitmennya untuk merampingkan birokrasi dengan menggabungkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Langkah ini disebut sebagai strategi penting agar pelayanan publik semakin fokus dan efisien.
Menurut Rifa'i, rancangan perubahan struktur tersebut telah dimuat dalam Raperda tentang perubahan kedua atas Perda Nomor 4 Tahun 2016 mengenai pembentukan dan susunan perangkat daerah. Regulasi ini menjadi payung hukum agar penataan kelembagaan pemerintah daerah lebih sederhana, tetapi tetap efektif dalam mendukung pembangunan.
“Bukan sekadar efisiensi anggaran, yang lebih utama adalah bagaimana masyarakat memperoleh pelayanan yang lebih terarah dan cepat,” ujar Rifa'i di Pulang Pisau, Selasa 19 Agustus 2025.
Ia menjelaskan, pola penggabungan OPD akan mempertimbangkan kriteria terbaik agar tidak mengganggu kinerja, justru memperkuat sinergi antar-dinas. Dengan begitu, birokrasi di Pulang Pisau diharapkan bisa bergerak lebih lincah menghadapi berbagai tantangan pembangunan.
Rifa'i menambahkan, upaya merampingkan perangkat daerah juga menyasar efisiensi anggaran. Dengan struktur yang lebih ringkas, biaya operasional bisa ditekan, sementara program-program prioritas tetap berjalan maksimal.
Kendati demikian, Bupati belum menyebutkan secara rinci dinas mana saja yang akan digabungkan. Menurutnya, pembahasan lebih lanjut akan dilakukan bersama DPRD Pulang Pisau agar keputusan yang diambil sejalan dengan kebutuhan daerah dan aspirasi masyarakat.
“Raperda ini bukan sekadar dokumen hukum, tetapi instrumen untuk memperkuat arah pembangunan kita. Saya ingin roda pemerintahan lebih cepat bergerak, tanpa mengurangi kualitas layanan kepada warga,” tegasnya.
Rifa'i pun berharap dukungan penuh dari semua pihak, terutama DPRD dan masyarakat, agar kebijakan penggabungan OPD benar-benar membawa manfaat nyata. “Tujuan akhirnya sederhana: Pulang Pisau harus makin maju dan hadir nyata dalam kehidupan warganya,” pungkasnya. (ds)
