JAKARTA— Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Alimudin Kolatlena, memberikan respons mendalam terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai arah kebijakan RAPBN 2026 yang menegaskan komitmen pemerintah untuk mengimplementasikan Pasal 33 UUD 1945.
Politisi Dapil Maluku ini menilai kebijakan Presiden Prabowo tidak hanya mencerminkan semangat konstitusi, tetapi juga menjadi cetak biru transformasi ekonomi yang berpihak pada keadilan sosial, ketahanan pangan, dan pemberdayaan masyarakat kecil.
Komitmen Ketahanan Pangan
Alimudin menyoroti penekanan Presiden Prabowo pada ketahanan pangan sebagai pilar utama kemandirian bangsa. Alokasi anggaran Rp53,3 triliun untuk lumbung pangan dan cadangan pangan, serta Rp46,9 triliun untuk subsidi pupuk sebanyak 9,62 juta ton, menunjukkan langkah strategis untuk memperkuat sektor pertanian.
“Saya kira ini merupakan wujud nyata negara hadir untuk melindungi petani dan menjaga stabilitas harga pangan kita” ujar Alimudin saat dihubungi wartawan, Rabu 20 Agustus 2025.
Menurut Alimudin, fokus pada swasembada pangan, khususnya beras dan jagung, adalah respons terhadap tantangan global seperti ketidakpastian pasokan pangan akibat perubahan iklim dan konflik geopolitik.
Kolatlena menekankan bahwa keberhasilan kebijakan ini bergantung pada eksekusi yang tepat sasaran, seperti pencetakan sawah baru, distribusi pupuk bersubsidi yang transparan, dan penyediaan bibit unggul serta alat mesin pertanian modern.
“Kita harus pastikan petani mendapatkan akses pembiayaan murah dan harga gabah yang adil melalui jaminan pembelian pemerintah. Bulog sebagai penyangga stok pangan juga harus diperkuat perannya untuk melindungi petani dan konsumen,” beber Kolatlena.
Program Makan Bergizi Gratis: Investasi SDM dan Ekonomi Lokal
Alimudin juga memuji program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu pilar utama RAPBN 2026 dengan alokasi anggaran sebesar Rp335 triliun.
Mantan Anggota DPRD Provinsi Maluku ini menilai program tersebut sebagai langkah revolusioner untuk mengatasi stunting sekaligus membangun sumber daya manusia (SDM) unggul.
“MBG bukan hanya tentang memberikan makanan bergizi kepada 82,9 juta siswa, ibu hamil, dan balita. Tapi ini adalah investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan kompetitif, yang akan menjadi tulang punggung Indonesia di masa depan,” ungkap Alimudin.
Lebih jauh, ia menyoroti dampak multiplier effect ekonomi dari program MBG. Dengan melibatkan UMKM, petani, nelayan, dan peternak dalam rantai pasok, program ini diproyeksikan menciptakan ratusan ribu lapangan kerja baru dan menggerakkan ekonomi lokal.
“Bayangkan, ketika kebutuhan pangan untuk MBG dipenuhi oleh produksi lokal yang akan meningkatkan pendapatan petani dan UMKM, sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor. Ini adalah wujud nyata dari ekonomi kerakyatan yang inklusif,” jelas Kolatlena.
Namun, Alimudin juga mengingatkan tantangan dalam implementasi MBG, seperti logistik di daerah terpencil dan potensi ketimpangan kualitas layanan antarwilayah.
“Kami fraksi Gerindra di DPR akan mengawal dan mendorong pemerintah untuk membangun satuan pelayanan pemenuhan gizi yang merata hingga ke pelosok negeri. Pengawasan terhadap kualitas gizi dan transparansi anggaran juga akan menjadi fokus kami agar manfaatnya optimal,” imbuh Kolatlena.
Pasal 33 UUD 1945: Jiwa Kebijakan Prabowo
Alimudin menegaskan bahwa visi Presiden Prabowo dalam RAPBN 2026 mencerminkan jiwa Pasal 33 UUD 1945, yang menekankan pengelolaan kekayaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
“Presiden Prabowo memahami bahwa APBN bukan sekadar alat fiskal, tetapi instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial. Dengan memprioritaskan ketahanan pangan, perlindungan masyarakat kecil, dan investasi pada generasi muda, pemerintah menunjukkan komitmen untuk menjadikan negara hadir bagi mereka yang paling membutuhkan,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi pendekatan Prabowo yang menekankan rasa aman bagi seluruh rakyat, termasuk mereka yang tidak mampu. “Negara harus menjadi pelindung, bukan hanya regulator. Kebijakan seperti MBG, subsidi pupuk, dan penguatan Bulog adalah wujud nyata dari perlindungan ini. Ini adalah langkah menuju Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera,” tambah Alimudin.
Tantangan dan Harapan ke Depan
Meski optimistis, Alimudin mengakui bahwa keberhasilan visi ini bergantung pada sinergi antara pemerintah, DPR, dan masyarakat. Kolatlena menyerukan keterlibatan aktif dari semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan pelaku usaha, untuk memastikan implementasi yang efektif.
“Kami mengajak masyarakat, terutama petani, nelayan, dan UMKM, untuk mengawal kebijakan ini. DPR akan terus menjadi jembatan antara aspirasi rakyat dan kebijakan pemerintah,” katanya.
Dengan nada penuh keyakinan, Alimudin menyatakan bahwa RAPBN 2026 adalah tonggak penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
“Visi Presiden Prabowo adalah cerminan dari semangat kebangsaan dan keadilan sosial yang terkandung dalam Pasal 33 UUD 1945. Sebagai wakil rakyat, saya berkomitmen untuk mengawal kebijakan ini agar manfaatnya dirasakan hingga ke lapisan masyarakat terbawah. Mari kita wujudkan Indonesia yang mandiri, sejahtera, dan bermartabat,” pungkas Alimudin Kolatlena.
Dengan dukungan penuh dari DPR RI dan komitmen pemerintahan Prabowo-Gibran, Alimudin optimistis bahwa agenda prioritas RAPBN 2026 akan menjadi pendorong transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat di bidang pangan dan sumber daya manusia.
(adista)
