PALANGKA RAYA – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Tengah 2026 diperkirakan seret. Dana transfer pusat yang dipangkas membuat pendapatan hanya Rp7,1 triliun. Di sisi lain, belanja daerah tetap dipatok Rp7,3 triliun. Defisit pun tinggal soal waktu.
Di tengah tekanan fiskal itu, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang semestinya menopang kas daerah justru dinilai tak berfungsi. Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Purdiono, menilai sejumlah BUMD belum bisa diandalkan, mulai dari Hotel Dandang Tingang, PT Jamkrida hingga Bank Kalteng.
“Jika beberapa BUMD tidak bisa efektif, lebih baik kita serahkan ke swasta saja. Itu kan jelas. Seperti BUMD Hotel Dandang Tingang, kami menyarankan kalau tidak maksimal lebih baik diserahkan ke swasta saja,” kata Purdiono, Rabu, 20 Agustus 2025.
Menurut dia, buruknya kinerja BUMD juga terekam dalam hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “BUMD sampai saat ini kan hasil audit BPK tidak maksimal. Jadi harapan kita itu dievaluasi, kita berharap juga BUMD jadi penyumbang pendapatan daerah,” ujarnya.
Ia menilai penurunan APBD terjadi karena Kalimantan Tengah terlalu bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH) dari pusat. “Sebenarnya penurunan APBD itu di DBH transfer pusat. Kalau pendapatan stabil aja. Jadi kita tidak bisa berharap di DBH. Ketika kita terlalu berharap pada DBH dituangkan di APBD ternyata tidak ditransfer maka itu akan terjadi defisit,” kata dia.
Sayangnya, hingga kini BUMD belum bisa menjadi penyumbang signifikan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Belum, belum bisa. Maka kita akan evaluasi terus, kebetulan itu mitra Komisi I,” kata Purdiono.
Alih-alih mendatangkan keuntungan, BUMD justru terus disubsidi melalui penyertaan modal daerah. “Nanti kita lihat, kita panggil, kita melihat apa sih permasalahan BUMD tidak bisa jadi penyumbang sehingga mereka selalu disubsidi dari APBD,” katanya.
Purdiono menegaskan pihaknya bakal menggelar rapat dengar pendapat (RDP) untuk menguak persoalan mendasar yang membuat BUMD gagal menjadi penopang keuangan daerah. “Nanti kita akan melakukan RDP apa masalahnya di BUMD. Agar kita mengetahui, agar kita tidak berspekulasi apapun,” ujarnya.
(Syauqi)
14 Mei 2026
19:35
