PALANGKA RAYA – Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mengingatkan pemerintah provinsi agar lebih serius dalam mengatasi perlambatan pertumbuhan ekonomi daerah dan tingginya ketergantungan fiskal terhadap dana transfer pusat.
Hal ini disampaikan Juru Bicara Fraksi Golkar, Noor Fazariah Kamayanti, saat menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap Pidato Pengantar Gubernur atas Nota Keuangan dan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 pada Rapat Paripurna ke-20 Masa Sidang III DPRD Kalteng, Selasa malam, 19 Agustus 2025.
Menurut Fazariah, target pertumbuhan ekonomi daerah tahun 2025 sebesar 5,60 persen masih jauh dari harapan, karena hingga semester I realisasinya baru mencapai 4,04 persen.
“Jika tidak ada langkah strategis yang lebih nyata, maka target pembangunan hanya akan bersifat normatif dan sulit tercapai,” tegasnya.
Fraksi Golkar juga menyoroti tingginya ketergantungan fiskal Kalteng terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.
Kondisi ini membuat ruang fiskal daerah terbatas dalam mendukung program prioritas pembangunan.
“Kami mendorong pemerintah provinsi untuk lebih inovatif menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD), sehingga kemandirian fiskal bisa ditingkatkan,” jelas Fazariah.
Untuk memperkuat PAD, Fraksi Golkar mengusulkan adanya terobosan kebijakan, terutama melalui digitalisasi sistem pemungutan pajak.
Langkah ini dinilai penting untuk memperluas basis pajak tanpa harus membebani masyarakat kecil.
“PAD tidak boleh stagnan. Dengan pemanfaatan teknologi, basis pajak bisa diperluas secara adil dan transparan,” tambahnya.
Golkar berharap Perubahan APBD 2025 dapat dijadikan momentum untuk memperkuat tata kelola fiskal, mempercepat program prioritas, sekaligus mengurangi ketergantungan fiskal.
“Dengan pengelolaan anggaran yang tepat, APBD Perubahan ini diharapkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan,” tutup Fazariah.
(Sya'ban)
