PALANGKA RAYA – Fraksi Partai Golkar DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menyampaikan kekhawatiran terhadap rendahnya realisasi belanja infrastruktur daerah hingga pertengahan tahun anggaran 2025.
Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi Golkar, Noor Fazariah Kamayanti, saat menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap Pidato Pengantar Gubernur atas Nota Keuangan dan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 pada Rapat Paripurna ke-20 Masa Sidang III DPRD Kalteng, Selasa malam, 19 Agustus 2025.
Menurut Fazariah, hingga semester I tahun 2025, serapan anggaran di sektor infrastruktur baru mencapai 19 persen, sementara realisasi belanja modal bahkan hanya 2,81 persen.
“Angka ini jelas menunjukkan belum optimalnya kinerja serapan anggaran, terutama pada pembangunan jalan, jaringan, dan irigasi yang seharusnya menjadi prioritas utama daerah,” ujarnya.
Fraksi Golkar menegaskan, keterlambatan pembangunan infrastruktur dapat berdampak langsung pada daya saing wilayah, distribusi ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat.
“Tanpa percepatan pembangunan infrastruktur, target pertumbuhan ekonomi daerah akan sulit dicapai,” tegas Fazariah.
Golkar mendesak Pemerintah Provinsi Kalteng untuk segera melakukan langkah percepatan realisasi anggaran.
Menurutnya, belanja daerah tidak boleh terhambat oleh birokrasi atau perencanaan yang kurang matang.
“Belanja pembangunan harus dipastikan berjalan tepat waktu, agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.
Selain itu, Fraksi Golkar juga menekankan pentingnya pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada program-program produktif yang bernilai tambah dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Anggaran jangan hanya tersimpan di kas daerah. Harus dipastikan bergerak untuk pembangunan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tutup Fazariah.
(Sya'ban)
17 Mei 2026
18:16
