PALANGKA RAYA – Fraksi PDI Perjuangan menekankan agar perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Tengah (Kalteng) 2025 tidak hanya berfokus pada revisi teknis, melainkan mengutamakan kepentingan jangka panjang pembangunan daerah.
“Pengajuan Raperda Perubahan APBD ini merupakan bagian penting dalam siklus manajemen keuangan daerah, yang tidak sekadar bersifat administratif, tetapi mencerminkan proses adaptasi terhadap kondisi ril dan kebutuhan masyarakat,” ujar juru bicara Fraksi PDIP, Yetro Midel Yoseph dalam rapat paripurna ke-20 masa sidang III, Selasa, 19 Agustus 2025.
Fraksi PDIP mengapresiasi upaya Pemerintah Provinsi yang tetap menjunjung prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan transparansi dalam setiap tahap penyusunan, pelaksanaan, hingga evaluasi anggaran daerah.
Langkah tersebut, kata Yetro, mencerminkan komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yang diharapkan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kalteng.
Lebih lanjut Yetro mengatakan, Fraksi PDIP menegaskan peran DPRD tidak hanya sebagai lembaga legislasi dan pengawasan, tetapi juga sebagai representasi suara rakyat.
“Oleh karena itu, proses perubahan APBD perlu dilakukan secara sinergis, terbuka, dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang pembangunan daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan, Perubahan APBD tidak hanya menyangkut revisi angka-angka, namun menjadi refleksi atas perubahan situasi makro dan mikro yang mempengaruhi postur keuangan daerah.
“Fraksi menilai bahwa setiap rupiah yang dialokasikan harus mampu memberi manfaat maksimal, serta menjawab berbagai tantangan strategis yang dihadapi masyarakat,” ucapnya.
Fraksi PDIP juga mengingatkan perlunya kehati-hatian, ketelitian, dan keterlibatan semua pihak dalam menyikapi perubahan APBD 2025 agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar selaras dengan aspirasi masyarakat secara adil dan merata.
(Syauqi)
