SAMPIT – DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) menyoroti maraknya truk angkutan hasil perkebunan yang masih menggunakan nomor polisi non-KH (Kalimantan Tengah) saat melintasi jalan di wilayah ini.
Wakil Ketua I DPRD Kotim, Juliansyah, menegaskan bahwa kendaraan dengan plat non-KH justru merugikan daerah. Sebab, pajak yang seharusnya masuk untuk perbaikan jalan di Kotim malah disetor ke luar daerah.
“Jika kendaraan besar itu menggunakan plat KH, tentu akan menambah PAD yang juga mengalir ke Kotim,” ucapnya, Jumat 22 Agustus 2025.
Banyak truk bermuatan berat melintas di jalan dalam kota seperti Jalan Kapten Mulyono, Jalan HM Arsyad, hingga Jalan Pelita. Hal ini dikhawatirkan mempercepat kerusakan jalan yang baru selesai diaspal. Kondisi tersebut diperparah dengan lemahnya pengawasan instansi terkait dalam menertibkan jalur lintasan khusus truk besar.
“Akibatnya, anggaran daerah lebih banyak habis untuk memperbaiki jalan di titik-titik yang rusak. Padahal masih banyak jalan lain yang membutuhkan perhatian, tetapi perbaikannya terhambat,” jelas Juliansyah.
Ia juga meminta Dinas Perhubungan Kotim untuk konsisten menegakkan aturan yang sudah ada, termasuk melarang truk perkebunan berplat non-KH beroperasi di wilayah ini.
Politisi Gerindra tersebut menegaskan bahwa logikanya, jika kendaraan beroperasi di Kotim atau Kalteng maka pajaknya juga harus disetorkan ke Kalteng. Dengan begitu, penerimaan APBD akan meningkat dan pembangunan infrastruktur jalan dapat berjalan lebih optimal. “Kami minta semua truk segera memutasi kendaraannya menjadi plat KH agar kontribusinya nyata untuk daerah,” tegasnya.
Dewan berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret agar masalah ini tidak terus berlarut. Terlebih, pada 2026 mendatang diperkirakan akan ada efisiensi anggaran dari pusat, sehingga daerah dituntut mencari sumber PAD secara mandiri demi menjaga keberlangsungan pembangunan. (nardi)
