PALANGKA RAYA – . Kinerja badan usaha milik daerah (BUMD) di Kalimantan Tengah (Kalteng) kembali jadi sorotan DPRD. Wakil rakyat menilai perusahaan pelat merah itu belum mampu memberi kontribusi berarti terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
“Menurut saya itu kurang optimal, kurang optimal,” kata Anggota DPRD Kalteng, Sutik, Jumat, 22 Agustus 2025.
Anggota Komisi II DPRD ini menilai penyebabnya terletak pada penempatan orang-orang yang tidak sesuai latar belakang usaha.
“Ya kemungkinan yang menduduki di situ lain bidangnya,” ujarnya.
Sutik menambahkan, peran gubernur cukup menentukan dalam menempatkan orang-orang berkompeten untuk mengisi posisi strategis dalam BUMD.
“Tapi biasanya Pak Gubernur punya orang-orangnya. Tapi mudah-mudahan orang-orangnya bagus, agar PAD tambah naik,” katanya.
Nada serupa disampaikan Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Purdiono. Ia menilai sejumlah BUMD belum bisa diandalkan, mulai dari Hotel Dandang Tingang, PT Jamkrida, hingga Bank Kalteng.
“Jika beberapa BUMD tidak bisa efektif, lebih baik kita serahkan ke swasta saja. Itu kan jelas. Seperti BUMD Hotel Dandang Tingang, kami menyarankan kalau tidak maksimal lebih baik diserahkan ke swasta saja,” kata Purdiono, Rabu, 20 Agustus 2025.
Menurut dia, buruknya kinerja BUMD juga terekam dalam hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “BUMD sampai saat ini kan hasil audit BPK tidak maksimal. Jadi harapan kita itu dievaluasi, kita berharap juga BUMD jadi penyumbang pendapatan daerah,” ujarnya.
Purdiono menilai penurunan APBD terjadi karena Kalteng terlalu bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH) dari pusat. “Jadi kita tidak bisa berharap di DBH. Ketika kita terlalu berharap pada DBH dituangkan di APBD ternyata tidak ditransfer maka itu akan terjadi defisit,” kata dia.
Sayangnya, hingga kini BUMD belum bisa menjadi penyumbang signifikan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Belum, belum bisa. Maka kita akan evaluasi terus, kebetulan itu mitra Komisi I,” kata Purdiono.
Alih-alih mendatangkan keuntungan, BUMD justru terus disubsidi melalui penyertaan modal daerah. “Nanti kita lihat, kita panggil, kita melihat apa sih permasalahan BUMD tidak bisa jadi penyumbang sehingga mereka selalu disubsidi dari APBD,” katanya.
Purdiono menegaskan pihaknya bakal menggelar rapat dengar pendapat (RDP) untuk menguak persoalan mendasar yang membuat BUMD gagal menjadi penopang keuangan daerah.
“Nanti kita akan melakukan RDP apa masalahnya di BUMD. Agar kita mengetahui, agar kita tidak berspekulasi apapun,” ujarnya.
(Syauqi)
