PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Edy Pratowo, menegaskan pentingnya langkah konkret untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah se-Kalteng dengan agenda Percepatan Operasionalisasi Koperasi Merah Putih, Optimalisasi PAD, Penanganan Sampah, Karhutla, dan Hutan Adat Tahun 2025 di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Jumat pagi, 22 Agustus 2025.
Menurut Wagub, Rakor tersebut menjadi momentum untuk menyamakan persepsi dan langkah bersama antarlevel pemerintahan.
Mengingat, pada 2025 struktur anggaran mengalami efisiensi, sehingga PAD menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di Kalteng.
“Kalimantan Tengah memiliki potensi besar di sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan pajak daerah. Namun, realisasi penerimaan kita masih jauh di bawah potensi yang ada,” tegas Edy Pratowo.
Ia menjelaskan, hasil Rakor 10 provinsi penghasil sumber daya alam menempatkan Kalteng di posisi ketiga setelah Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.
Kendati demikian, penerimaan daerah dari sektor tersebut masih jauh lebih kecil dibandingkan besarnya PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang masuk ke pusat.
Untuk itu, lanjut Wagub, Pemprov Kalteng akan mengagendakan pertemuan dengan Presiden guna memperjuangkan keadilan bagi daerah penghasil sumber daya alam.
Edy juga mengungkapkan arahan Gubernur H. Agustiar Sabran bahwa mulai tahun 2026 pembangunan daerah akan difokuskan pada penguatan PAD.
Setiap kabupaten/kota direncanakan akan mendapatkan alokasi pembangunan Rp100-150 miliar, sementara desa memperoleh bantuan Rp250-500 juta.
“Sinergi antara provinsi, kabupaten/kota, dan desa menjadi kunci. Dengan begitu, Kalimantan Tengah dapat mandiri, tidak sepenuhnya bergantung pada pemerintah pusat,” pungkas Wagub.
(Sya'ban)
14 Mei 2026
19:35
