SAMPIT – Suara kekecewaan datang dari warga Desa Camba, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Mereka menilai program aspirasi atau pokok pikiran (pokir) yang digagas DPRD Kotim belum menyentuh kebutuhan masyarakat di wilayah mereka.
Sorotan tajam pun diarahkan kepada salah satu anggota DPRD Kotim Dapil IV, Mariani, yang dinilai belum menyalurkan pokir untuk Desa Camba. Warga menilai seharusnya aspirasi masyarakat dari setiap daerah pemilihan bisa dirasakan secara merata.
“Selama ini kami jarang sekali merasakan manfaat dari pokir DPRD. Harusnya aspirasi masyarakat desa juga bisa diwujudkan, bukan hanya terfokus di wilayah kota,” kata Donny, Senin 1 September 2025.
Sejumlah titik jalan utama di Desa Camba mengalami kerusakan. Pokir yang seharusnya dapat menjawab kebutuhan masyarakat desa kini hanya sampai di desa tetangga yakni Desa Kandan, mulai dari peningkatan jalan hingga pembangunan siring jalan, padahal kondisi jalan diwilayah itu masih cukup memadai.
Donny menilai, keberadaan pokir sangat penting karena bisa menjadi solusi bagi persoalan infrastruktur dasar, seperti jalan, drainase, hingga sarana air bersih. tanpa pemerataan, desa–desa akan terus tertinggal dalam pembangunan.
Bahkan dia menyayangkan adanya statemen dari Mariani bahwa Desa Camba tidak akan diberikan pokir, pasalnya saat pemilihan legislatif lalu dirinya tidak memperoleh suara di Desa Camba.
“Desa Camba tidak akan diberi pokir pembangunan. Karena suara beliau kalah di Desa Camba,” ungkap Donny.
Menurutnya ungkapan seperti itu tidak pantas disampaikan di ruang publik terlebih yang menyampaikan adalah perwakilan rakyat. Pernyataan tersebut justru berpotensi menimbulkan keresahan dan memperlebar jarak antara wakil rakyat dengan masyarakat.
“Sebagai wakil rakyat, seharusnya dewan bisa memberi contoh dan menyejukkan suasana. Bukan malah mengeluarkan ucapan yang tidak sepatutnya, biar masyarakat menerima manfaatnya,” tegas Donny.
Selain itu, ia menyebut pemerintah desa setempat sebelumnya telah mengusulkan prioritas pembangunan melalui mekanisme Musrenbang agar dapat masuk dalam pokir DPRD di tahun mendatang.
Untuk itu, ia berharap DPRD maupun pemerintah lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat dan memastikan pokir tepat sasaran. “Kami ingin pemerataan, jangan sampai kami di desa ini hanya jadi penonton,” tegas Donny.
Sementara itu, anggota DPRD Kotim, Mariani menyatakan bahwa pokir ini akan direaliasasikan berdasarkan hasil reses yang dilakukan pihaknya dan akan tetap mengacu pada skala prioritas pembangunan daerah.
“Pokir bukan sekadar janji, tapi harus selaras dengan program prioritas pemerintah daerah. Kami ingin apa yang diusulkan bisa tepat sasaran dan dirasakan masyarakat, mungkin nanti bergantian,” ujar Mariani.
(Utomo)
30 Mei 2026
18:43
