PALANGKA RAYA – Aksi demonstrasi mahasiswa yang digelar di depan Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Senin, 1 September 2025, semula diprediksi berujung ricuh.
Namun, unjuk rasa tersebut justru berlangsung aman dan kondusif setelah para pimpinan dewan turun langsung menemui peserta aksi.
Ketua DPRD Kalteng, Arton S. Dohong, bersama Wakil Ketua II Muhammad Ansyari dan sejumlah anggota lintas komisi duduk berdampingan dengan mahasiswa di jalan raya.
Langkah itu dinilai berhasil meredam potensi tindakan anarkis dan menjaga suasana tetap tenang.
Atas keberhasilan tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang berperan.
“Kami sangat berterima kasih kepada jajaran Polda Kalteng, TNI, dan seluruh anggota DPRD, atas kerjasamanya sehingga pelaksanaan aksi demonstrasi yang dilaksanakan oleh mahasiswa kemarin berjalan dengan baik,” ujar Wakil Gubernur Kalteng, H. Edy Pratowo, dalam Rapat Paripurna ke-22 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025 di ruang paripurna DPRD Kalteng, Selasa pagi, 2 September 2025.
Edy menambahkan, situasi kondusif ini menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas daerah.
“Sehingga kita dapat menjaga suasana yang kondusif untuk Kalteng. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, selalu meridai segala langkah pengabdian kita, dalam upaya mewujudkan Kalteng Berkah, Kalteng Maju,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kalteng, Arton S. Dohong, menegaskan bahwa seluruh tuntutan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan September Hitam dan Cipayung Plus Palangka Raya akan diteruskan ke pemerintah pusat.
“Dengan demikian, kami DPRD Kalteng berjanji akan menyampaikan tuntutan ini kepada pemerintah pusat,” katanya.
Arton juga memberikan apresiasi kepada mahasiswa karena telah menyampaikan aspirasi secara lugas.
“Secara lembaga, DPRD Kalteng menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada para mahasiswa. Orasi yang disampaikan cukup jelas dan aspirasinya to the point, sehingga dapat dipahami,” ucapnya.
Dalam aksinya, Aliansi Gerakan September Hitam mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat, menolak RUU Polri, mencabut UU TNI, serta merevisi RKUHAP yang dinilai berpotensi melegitimasi kekerasan aparat.
Mereka juga menolak kenaikan gaji, tunjangan, dan dana pensiun anggota dewan, serta menuntut adanya evaluasi ketat terhadap kinerja pemerintah daerah.
Sementara itu, Cipayung Plus menyuarakan desakan agar DPR menggunakan hak angket untuk menurunkan Kapolri, sekaligus mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat.
Mereka juga menolak kenaikan gaji dan tunjangan anggota dewan, serta meminta DPRD Kalteng membatalkan raperda terkait kenaikan gaji dan tunjangan DPRD.
Selain itu, mereka mendesak lahirnya perda tentang peninjauan PHK dan upah adil bagi buruh perkebunan, tambang, tani, maupun UMKM, menuntut DPRD aktif menyelesaikan konflik agraria, serta menolak kenaikan PBB/NJOP dan tarif BPJS di Kalteng.
(Sya'ban)
