PALANGKA RAYA – Sektor kehutanan yang selama ini menjadi salah satu penopang pendapatan Kalimantan Tengah (Kalteng) kini menghadapi tantangan serius.
Dalam lima tahun terakhir, kontribusi sektor ini menurun tajam seiring melemahnya permintaan kayu.
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng, Agustan Saining, menyebutkan penerimaan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR) yang dikucurkan pemerintah pusat untuk daerahnya hingga Juli 2025 tercatat hanya sekitar Rp120 miliar.
Padahal, pada tahun-tahun sebelumnya, Kalteng rata-rata bisa memperoleh Rp200-250 miliar, bahkan sempat mencapai Rp300-400 miliar.
“Trennya menurun sejak 2020. Hal ini tidak lepas dari berkurangnya permintaan kayu, baik ekspor maupun dari daerah lain,” kata Agustan di Palangka Raya, Jumat pagi, 29 Agustus 2025.
Ia menjelaskan, perubahan pasar membuat produk kayu makin tersisih. Bahan alternatif mulai banyak digunakan untuk menggantikan fungsi kayu.
“Misalnya, plywood yang dulu sangat diminati sekarang banyak tergantikan kalsiboard dan material lain. Kondisi ini berpengaruh besar terhadap pendapatan sektor kehutanan,” jelasnya.
Meski begitu, aktivitas pemanfaatan hutan di Kalteng tetap berlangsung. Beberapa izin usaha seperti Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan Hutan Tanaman Industri (HTI) masih beroperasi, meski kontribusinya tidak lagi sebesar sebelumnya.
“Kegiatan di lapangan masih ada, hanya saja tidak maksimal. Perekonomian dari sektor ini tetap berjalan meskipun tidak seperti dulu,” tambah Agustan.
Dengan kondisi tersebut, Pemprov Kalteng dituntut untuk mencari strategi baru agar sektor kehutanan tetap produktif sekaligus menjaga kontribusi terhadap pendapatan daerah.
(Sya'ban)
30 Mei 2026
18:43
