SAMPIT – Penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan alat berat ekskavator terus berlanjut, dan bahkan nampaknya tinggal menanti apakah kasus ini bakal naik ke penyidikan atau seperti apa!.
Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui Bidang Tindak Pidana Khusus kembali melakukan pemeriksaan lanjutan secara intensif di Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur (Kotim) Kamis 4 September 2025.
Dalam dua hari terakhir, total 30 orang saksi telah diperiksa. Mereka terdiri dari pengelola kegiatan, hingga operator alat berat yang ditempatkan di kecamatan serta dari dinas terkait.
Seluruh saksi dimintai keterangan mengenai proses pengadaan, pengelolaan, hingga pemanfaatan ekskavator yang dibeli menggunakan anggaran daerah hampir Rp20 miliar tersebut.
“Total saksi yang sudah diperiksa selama dua hari ini ada 30 orang,” ujar sumber internal APH, Kamis 4 September 2025.
Pemeriksaan dilakukan untuk melengkapi data dan memperdalam penyelidikan terkait penggunaan alat berat itu.
Pemeriksaan sebelumnya berlangsung sejak pagi hingga malam di Kantor Kejaksaan Negeri Kotim, Rabu 3 September 2025. Gelombang saksi berikutnya kembali dipanggil hari ini oleh tim penyidik dari Seksi Pidana Khusus Kejati Kalteng.
Seperti diketahui, kasus mencuat setelah adanya laporan masyarakat yang menyoroti pengadaan 17 unit ekskavator senilai hampir Rp20 miliar. Dari data yang diperoleh, proyek itu berlangsung multiyears: 3 unit pada 2021 senilai Rp3,2 miliar, 12 unit pada 2022 senilai Rp14,4 miliar, dan 2 unit pada 2023 senilai Rp2,4 miliar.
Proyek tersebut menelan anggaran besar dan kini menjadi sorotan publik, terlebih karena sebagian alat berat dikabarkan tidak berfungsi maksimal bahkan sudah banyak yang rusak.
Di mana sebelumnya juga sejumlah nama juga sudah diperiksa termasuk pejabat dari Dinas Pertanian hingga mantan Ketua Komisi 2 DPRD Kotim.
(Nardi)
