PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) memastikan bahwa proses penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta keterlibatan masyarakat.
Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Kalteng, H. Edy Pratowo, saat memberikan jawaban atas pandangan Fraksi Partai Nasdem dalam Rapat Paripurna ke-21 Masa Sidang III di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng, belum lama ini.
Menurut Edy, penyusunan APBD tidak hanya sekadar pekerjaan administratif pemerintah daerah, tetapi melalui rangkaian mekanisme yang memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
“Mulai dari perumusan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, koordinasi lintas sektor, hingga pembahasan detail di DPRD, seluruh proses selalu berupaya mengakomodasi kebutuhan masyarakat,” terangnya.
Ia menambahkan, pokok-pokok pikiran DPRD yang berasal dari aspirasi konstituen turut menjadi bagian penting dalam menentukan arah kebijakan anggaran, sehingga program prioritas benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat.
“Setiap kebijakan anggaran diarahkan agar berdampak langsung pada pembangunan, baik infrastruktur, layanan pendidikan, kesehatan, maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat,” lanjutnya.
Edy menekankan, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran menjadi dasar untuk menjaga kepercayaan publik.
Perubahan APBD 2025, katanya, tidak boleh hanya berhenti pada dokumen, melainkan harus menghasilkan manfaat yang nyata.
“Tujuan kita adalah menghadirkan hasil yang dapat dirasakan masyarakat, bukan sekadar menampilkan angka-angka,” tegasnya.
Ia juga mengajak seluruh fraksi DPRD, termasuk Fraksi Nasdem, untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan Perubahan APBD 2025.
Dengan demikian, prinsip keadilan dan kehati-hatian dapat terjaga, serta tata kelola anggaran semakin terbuka bagi pengawasan publik.
“Sinergi antara pemerintah dan legislatif sangat penting agar setiap rupiah anggaran benar-benar bermanfaat,” pungkasnya.
(Sya'ban)
