SAMPIT – Ketua Komisi II DPRD Kotaw Akhyannoor angkat bicara terkait isu SMPN 3 Sampit menyurati Bupati karena merasa terganggu gara-gara bau menyengat dari depo sampah uang persis di samping sekolah.
Begitu juga masyarakat sekitar, mereka sudah berulang kali meminta agar depo itu dipindahkan.
Menurutnya pemerintah daerah memerlukan biaya tak sedikit untuk mengalokasikan depo ke tempat baru, karena selama ini Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kotim juga kesulitan anggaran.
“Kita lihat lagi kondisi anggarannya, ada atau tidak, saya menilai anggaran lebih di prioritaskan ke dinas lain yang lebih urgent,” kata Akhyannoor, Rabu 10 September 2025.
Politisi Gerindra ini menegaskan pemerintah harus mencari solusi agar bau sampah itu tidak menggangu warga sekitar.
“Menghilangkan bau itu mudah jika kita melihat dan belajar dari daerah lain. Contohnya di Jawa, mereka membelikan mesin pengolah sampah, lalu langsung diproses di tempat, sehingga tidak ada bau lagi,” katanya.
Harus ada investor yang berani menanam modal untuk pengelolaan sampah di Kotim, namun nyatanya saat ini tidak ada. Sementara di daerah lain para investor ini berani, hasilnya untuk untuk mereka dan masalah Sampah daerah bisa tertangani.
“Sampah mereka kelola sendiri. Nah, kita ini harus belajar ke daerah lain yang bisa mengelola sampah dengan baik tanpa menimbulkan bau bagi lingkungan sekitar,” ujarnya.
Jika Kotim punya mesin pengolahan sampah yang bisa menghilangkan bau, maka bisa menjadi solusi, hasil sampah itu juga menjadi pupuk, plastik dipisahkan dan bisa menjadi bahan yang berguna, itu bisa menjadi solusi yang memerlukan keberanian untuk memulainya.
Masalah kita di Kotim, pemerintah daerah memang kesulitan anggaran, ia menyebutkan DLH armadanya banyak yang rusak.
“Truk harus sewa. Excavator juga ada yang rusak, bulldozer pun ada yang rusak, tapi belum diperbaiki karena anggaran,” imbuhnya.
Sementara sampah yang harus ditangani setiap hari mencapai ratusan ton, khususnya dari wilayah MB Ketapang dan Baamang yang termasuk kawasan kota besar sehingga beban kerjanya berat sekali, tapi alat-alatnya justru banyak bermasalah.
Makanya, DLH terus berupaya agar ada bantuan dari pemerintah provinsi maupun DPRD Provinsi dan DPR RI, begitu pula di Komisi II juga mendorong agar anggaran bisa dibantu oleh provinsi.
“Solusi jangka pendeknya, kalau ada anggatannya, kenapa tidak segera dipindah saja depo itu. Tapi kalau depo ditutup tanpa ada solusi penanganan sampah bisa berserakan di mana-mana. Yang biasa ditumpuk di situ nanti mau dibuang kemana.
“Kita lihat kondisi TPA di Jenderal Sudirman Km 14 sana sudah menggunung. Kalau sampah sehari dihasilkan 200 ton, bayangkan kalau 10 hari tidak tertangani, pasti menumpuk di depan rumah warga,” tegasnya.
Karena itu Pemerintah harus memikirkan solusi sebaik bagaimana caranya agar masyarakat tidak dirugikan dan sampah tidak menimbulkan masalah baru. Jadi semua pihak harus sama-sama mencari solusi terbaik, yang benar-benar bisa menjawab kebutuhan masyarakat. (Nardi)
17 Mei 2026
18:16
