PALANGKA RAYA – Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalimantan Tengah (Kalteng), Anang Dirjo, menepis anggapan publik bahwa uang pajak rawan dikorupsi.
“Jangan sampai ada pikiran masyarakat uang (pajak) itu dikorupsi. Saya aja gak pernah liahat duitnya. Angkanya aja. Makanya dibilang orang di korupsi itu gak pernah liat duit saya, masuk ke kasda (kas daerah) Bank Kalteng,” kata Anang di DPRD Kalteng, Selasa, 9 September 2025.
Menurut Anang, optimalisasi pajak daerah bergantung pada partisipasi masyarakat.
“Tergantung kita, masyarakat mau bayar pajak tidak? Itu aja. Kalau dia mau maksimal masyarakat bayar pajak semua. Tapi kalau banyak yang gak bayar pajak gak maksimal,” ujarnya.
Menurut dia, pemerintah daerah tidak bisa memaksa masyarakat membayar pajak. Menurut dia, kesadaran masyarakat membayar pajak akan berdampak pada peningkatan PAD.
“Bayar pajak ini kan kami tidak bisa memaksa, kesadaran. Semakin banyak sadarnya masyarakat bayar pajak semakin meningkatnya PAD kita,” kata dia.
Karena itu, Anang juga meminta media menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait pentingnya membayar pajak. Pajak yang dibayarkan kata dia, akan kembali ke masyarakat.
“Makanya dari pihak wartawan lah yang membantu kami. Bahwa uang pajak yang dibayarkan itu untuk membangun jalan, membangun pendidikan, kesehatan, BPJS dan lain-lain itu akan kembali ke masyarakat lagi,” ucap Anang.
(Syauqi)
