PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Agustiar Sabran berencana akan mengevaluasi tunjangan bagi para pimpinan dan anggota DPRD Kalteng yang dianggap terlalu besar.
“ya kalau itu terlalu berlebihan utu pasti kita ini tinjau ulang,” kata Agustiar saat diwawancarai di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng, Senin, 15 September 2025.
Menurut Agustiar, tunjangan DPRD Kalteng akan ditinjau ulang jika nilai tunjangan dianggap berlebihan.
“Ya pasti, kalau berlebih pasti kita tinjau ulang. Tapi kalau memang tidak berlebihan, wajar-wajar saja, tidak ada masalah. Pada intinya gitu,” katanya.
Seperti diketahui, Mendagri Tito Karnavian telah meminta kepala daerah di Indonesia untuk melakukan evaluasi terhadap tunjangan DPRD di wilayah masing-masing.
Pemerintah Provinsi Kalteng menyatakan akan mengikuti arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait evaluasi tunjangan DPRD. Plt Sekretaris Daerah Kalteng, Leonard S. Apung, mengatakan pihaknya masih menunggu petunjuk teknis dari Mendagri sebelum mengambil langkah lebih lanjut.
“Kita kalau ada petunjuk itu akan kami tindaklanjuti. Sementara mungkin Juknisnya yang kami tunggu,” kata Leonard saat ditemui di DPRD Kalteng, Selasa, 9 September 2025.
Menurut Leonard, biasanya Mendagri mengeluarkan petunjuk teknis yang ditujukan kepada gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia.
Ia menjelaskan, kebijakan dari kementerian umumnya dituangkan dalam bentuk surat resmi. “Biasanya ada surat, itu kebiasaan kita ada surat berapa tele jadi dari kementerian,” ujar Leonard.
Di luar arahan kementerian, Leonard menyebut belum ada pembahasan bersama DPRD mengenai tunjangan.
“Belum, belum ada. Biasanya kita menunggu dari sana (Kemendagri). Kan biasanya ada ketentuan teknisnya dan biasanya seluruh Indonesia pasti mengikuti,” ucapnya.
Leonard menambahkan, hasil pembahasan daerah pada akhirnya tetap akan dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri.
“Karena apa hasil pembahasan kita ini nanti akan dievaluasi oleh Kemendagri. Mereka akan melihat ini sesuai enggak dengan yang sudah di surat edaran Mendagri. Mereka akan cek di sana lagi. Habis dari pembahasan ini ke sana lagi dievaluasi,” katanya.
(Syauqi)
17 Mei 2026
18:16
