SAMPIT – Pertanyaan besar “Kota Sampit mau jadi apa?” akhirnya dilontarkan secara terbuka oleh Majelis Daerah (MD) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kotawaringin Timur (Kotim). Melalui forum diskusi perdana yang digelar Selasa, 17 September 2025 di Warung Pisang Gapit, Jalan Mucran Ali, suara keresahan sekaligus harapan warga kota mulai dikumpulkan.
Forum ini tak hanya dihadiri aktivis organisasi kepemudaan (OKP), instansi pemerintah, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), ormas adat, hingga masyarakat umum, tetapi juga menghadirkan pemateri lintas bidang. Di antaranya, Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan, Rafiq Riswandi, ST., M.Si, Tokoh Masyarakat sekaligus pengamat sosial-ekonomi Drs. H. Burhanudin, serta akademisi Teknik Sipil Politeknik Islam, Lilis Indriani, ST., MT.
Koordinator Presedium KAHMI Kotim, Freddy NT Mardhani mengatakan bahwa forum ini sengaja diadakan di ruang publik untuk kemudian sama-sama menjawab pertanyaan tentang Kota Sampit mau jadi apa.
“Kami ingin membuka ruang dialog yang kritis sekaligus solutif. Pertanyaan Sampit mau jadi apa? harus dijawab bersama, bukan hanya oleh pemerintah,” kata Freddy.
Menurut Freddy, masalah perkotaan seperti banjir musiman, penataan PKL, minimnya ruang terbuka hijau tidak dapat dipandang enteng.
“Jika terus kita biarkan, kualitas hidup warga akan menurun. Oleh karena itu siapapun yang hadir dapat memberi gagasan,” ujarnya.
Ia mengatakan bahwa diskusi ini berangkat dari kenyataan yang dialami masyarakat sehari-hari. Problem yang terus berulang seperti sampah yang menumpuk, drainase yang belum memadai hingga tata ruang yang tidak jelas.
Selain itu wajah Kota Sampit Juga membutuhkan perhatian, “Sampit perlu city branding. Identitas kota ini harus kuat, punya ruang publik yang membanggakan,” tambahnya.
Freddy menegaskan bahwa diskusi yang dilakukan tidak hanya berhenti pada kritik. Output yang diharapkan adalah Policy brief berjudul “5 Agenda Besar Penataan Kota Sampit” yang berisi rekomendasi untuk Pemerintah Daerah dan DPRD Kotim.
“Kami tidak ingin sekadar mengeluh. Ada lima isu yang akan dibedah yaitu tata ruang, infrastruktur dasar, ruang publik, lingkungan, dan sosial-ekonomi kota. Hasilnya nanti akan jadi rekomendasi nyata,” jelas Freddy.
Diskusi publik yang digelar oleh Forum KAHMI ini menjadi tonggak awal, kedepan Forum KAHMI akan kembali mengadakan agenda serupa setiap bulan dengan berbagai macam isu yang diangkat.
“Kalau masyarakat kompak, suara ini akan kuat. Kita semua punya tanggung jawab menentukan arah kota, kebutuhan regulasi kebijakan yang bersifat progresif guna mengatasi permasalahan strategis untuk akselerasi pembangunan,” pungkasnya.
(Utomo)
