PALANGKA RAYA – Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah, Siti Nafsiah, melakukan kunjungan kerja ke daerah pemilihannya untuk menyerap aspirasi masyarakat. Dari pertemuan tersebut, dalam kesempatan tersebut menemukan sebagian besar warga masih menggantungkan hidup sebagai petani dan nelayan.
Masyarakat menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi. Antara lain keterbatasan sarana produksi pertanian dan perikanan, seperti hand traktor, mesin perontok, pupuk bersubsidi, alat tangkap ikan, hingga kebutuhan perahu.
Potensi lokal yang sesungguhnya besar, seperti hasil perikanan, sawit rakyat, hortikultura, hingga tambak rakyat, juga belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena persoalan akses pasar, harga jual yang belum stabil.
“Masyarakat kita memiliki potensi yang luar biasa. Namun, mereka masih membutuhkan dukungan sarana, kepastian pasar, dan kepastian hukum dalam mengelola lahan,”ucap Siti Nafsiah, Rabu 17 September 2025.
Selain itu menanggapi aspirasi tersebut, sejumlah rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Diantaranya mendorong agar program pemberdayaan ekonomi desa diperkuat melalui penyediaan alat dan mesin pertanian, penyaluran pupuk bersubsidi yang tepat sasaran, serta penguatan peran BUMDes dan koperasi petani sebagai jembatan menuju akses pasar yang lebih luas.
“Pentingnya penataan kembali kawasan hutan dan tambak. Pemetaan ulang menjadi langkah mendasar agar masyarakat memperoleh kepastian hukum dalam mengelola lahan. Dengan kepastian hukum, masyarakat dapat bekerja dengan tenang dan berdaya. Hal ini sejalan dengan arah RPJMD 2025–2029 yang menitikberatkan pada peningkatan kontribusi PAD serta kemandirian fiskal daerah,” ungkapnya. (yud)
