Koperasi Merah Putih Sudah Terbentuk, Dinas Perindustrian Harap Ada Dukungan Permodalan

IST/BERITA SAMPIT - Ilustrasi Koperasi Merah Putih.

– Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten menyampaikan sejumlah aspirasi dalam reses perorangan anggota (Kalteng) dari Daerah Pemilihan (Dapil) III.

Juru bicara reses Dapil III, Rusdi Gozali, menyampaikan laporan bahwa Koperasi Merah Putih telah terbentuk 100 persen. Tercatat sebanyak 84 koperasi berdiri di 88 , dengan delapan di antaranya bergabung dua dalam satu koperasi.

“Yang perlu segera dipacu terkait permodalan mohon untuk bisa segera terkumpul, sehingga bidang usaha yang telah ditetapkan bisa segera berjalan disamping meminta pembinaan rutin untuk bisa melaksanakan manajemen dengan lebih baik,” ujar Rusdi saat menyampaikan laporan reses dalam rapat paripurna belum lama ini.

Ia juga menekankan pentingnya anggaran pembinaan UMKM dan bantuan untuk pengembangan usaha kecil agar segera dilaksanakan.

“Sehingga segera memacu geliat dan perkembangan ekonomi bagi masyarakat,” katanya.

Selain itu, Rusdi menyampaikan permintaan agar pemerintah segera membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang Lingkungan Industri.

“Mohon agar Perda terkait dengan Lingkungan Industri segera dibuat yang mencakup sampai Kabupaten/Kota, sehingga menjadi payung bagi daerah dalam pembangunan industri di Kabupaten/Kota,” ucapnya.

Tak hanya itu, langkah pengendalian inflasi juga menjadi perhatian. “Dalam rangka pengendalian inflasi, termasuk pengendalian kenaikan harga sembako, mohon giat pasar pengendali hendaknya lebih sering dan lebih merata ke pusat-pusat ,” ujarnya.

Dari Kecamatan Nanga Bulik, warga Kelurahan Nanga Bulik juga menitipkan sejumlah aspirasi, khususnya melalui Musholla Babussalam yang setiap tahun melaksanakan peringatan 10 Muharram dengan memberikan santunan anak yatim.

“Agar pemerintah dapat membantu kelangsungan proses belajar anak-anak, sehingga tidak putus sekolah dengan alasan ketidakmampuan pembiayaan,” kata Rusdi.

Ia menambahkan, proses bantuan anak yatim sebaiknya diatur oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tertentu agar lebih mudah diakses.

“Mohon pemerintah secara sungguh-sungguh membantu kepada Guru-guru TPA dan TPQ yang telah membuktikan dan membaktikan dirinya mendidik anak-anak di lingkungan masyarakat, untuk peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan melalui bantuan tetap,” ujarnya.

(Syauqi)

baca juga ...  DPRD Katingan Serap Aspirasi Warga, Janji Perjuangkan Kepentingan Masyarakat
Bagikan:
Berita Populer
error: Content is protected !!