PURUK CAHU – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD Murung Raya menunjukkan keseriusannya dalam meningkatkan kapasitas kinerja legislatif dengan mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional yang digelar bertepatan dengan peringatan Hari Lahir ke-27 PKB di Jakarta, 22–24 Juli 2025.
Tiga anggota F-PKB DPRD Murung Raya hadir langsung pada kegiatan bertema “Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Meningkatkan Kinerja Anggota DPRD” ini. Mereka adalah Wakil Ketua I DPRD Murung Raya, Dina Maulidah, Ketua Komisi III DPRD Murung Raya, Mahyono, dan Ketua Fraksi PKB, Akhirudin. Kehadiran mereka mencerminkan komitmen fraksi untuk terus berbenah dan menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Ketua DPC PKB Murung Raya sekaligus Wakil Bupati Murung Raya, Rahmanto Muhidin, menegaskan bahwa kesempatan mengirimkan satu fraksi penuh ke Bimtek Nasional merupakan buah dari kepercayaan masyarakat pada Pemilu 2024 yang mengantarkan PKB menduduki kursi Wakil Ketua I DPRD. “Ini adalah momentum penting untuk memperkuat sinergi dan kapasitas legislasi. Hasil dari Bimtek ini diharapkan memberi dampak nyata pada kebijakan daerah,” ungkap Rahmanto.
Menariknya, dalam rangkaian kegiatan tersebut PKB juga menganugerahkan Rising Changemaker Award 2025 kepada pemuda-pemudi inspiratif dari seluruh Indonesia. Rahmanto mengapresiasi penghargaan ini dan menilai generasi muda adalah motor perubahan. “Ada banyak anak muda hebat di daerah yang membawa ide-ide segar. PKB ingin mengangkat mereka agar lebih dikenal dan menjadi teladan,” tambahnya.
Ketua Fraksi PKB DPRD Murung Raya, Akhirudin, menegaskan bahwa Bimtek ini bukan hanya forum seremonial, melainkan wadah strategis untuk memperkaya wawasan anggota legislatif. “Kami ingin memastikan setiap kebijakan yang kami dorong berbasis data dan bisa dipertanggungjawabkan. Politik harus dekat dengan ilmu pengetahuan dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat,” ujarnya optimis.
Melalui keikutsertaan di Bimtek Nasional, Fraksi PKB DPRD Murung Raya berharap mampu menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran dengan lebih profesional, efektif, dan berorientasi pada pembangunan daerah yang berkelanjutan.












