SAMPIT – Ketua DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Rimbun menagih kejelasan data pedagang di Pusat Perbelanjaan Mentaya (PPM) dan eks Mentaya. Ia menyebut, pihaknya sudah berulang kali meminta data tersebut kepada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan, namun hingga kini belum juga diserahkan.
“Permintaan data ini bukan tanpa alasan. Kami ingin memastikan terkait adanya keluhan pedagang mengenai keberadaan aset tersebut,” kata Rimbun Kamis 25 September 2025.
Ia menuturkan PPM adalah aset milik pemerintah daerah. Namun dari pengakuan sejumlah pedagang, sewa kios justru dibayarkan kepada pihak ketiga, bukan kepada pemerintah daerah. Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar dan harus segera diluruskan.
“Kenapa bisa sampai terjadi seperti ini? Data itu penting agar jelas siapa saja pemilik lapak. Tidak boleh ada oknum yang menguasai karena jelas akan merugikan daerah. Jika data tidak juga diserahkan, kami minta aparat penegak hukum turun tangan,” tegasnya.
Politisi PDIP ini menilai, praktik penguasaan lapak oleh oknum bisa menghambat roda perekonomian.
Padahal pemerintah pusat mendorong pertumbuhan ekonomi, namun jika kondisi seperti ini dibiarkan, justru akan mematikan para pedagang yang menggantungkan hidup di sektor perdagangan tersebut.
(Nardi)
17 Mei 2026
18:16
