SAMPIT – Ketua DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Rimbun menilai pemerintah pusat masih terlalu sentralistik dalam pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor perkebunan maupun pertambangan, menurutnya Kotim hanya menerima sebagian kecil dari hasil sumber daya alam yang melimpah.
Kondisi tersebut dinilai merugikan daerah karena daerah seharusnya mendapatkan porsi lebih besar. Faktanya, Kotim yang berada di peringkat tiga nasional sebagai penghasil kelapa sawit, justru hanya mendapat DBH Rp42 miliar pada 2024 dan turun drastis menjadi Rp16 miliar pada 2025.
“Ini sangat ironis. Kita yang produksi minyak sawit, tapi keuntungan besar justru dinikmati daerah lain. Itu yang menjadi atensi kami,” tegas Rimbun, Senin 3 Oktober 2025.
Hal serupa juga terjadi pada sektor pertambangan. Aktivitas tambang bauksit, batubara, hingga lalu lintas tongkang di Sungai Mentaya terus berlangsung, namun daerah sama sekali belum pernah menerima DBH.
“Informasi yang kami dapat, satu rupiah pun tidak pernah masuk dari sektor tersebut. Ini jelas tidak adil bagi daerah penghasil,” ungkapnya.
Rimbun menilai salah satu penyebab ketimpangan ini adalah regulasi pusat yang menggunakan jumlah penduduk sebagai tolak ukur pembagian DBH. Sistem ini membuat daerah dengan penduduk sedikit seperti Kotim selalu kalah bersaing.
“Artinya kita hanya gigit jari. Otonomi daerah seakan tidak berjalan karena semua diatur pusat, jelas merugikan masyarakat kita di bumi Habaring Hurung” tandasnya.
(Utomo)
