PALANGKA RAYA – Ketua DPW TBBR Kalimantan Tengah, Agusta Rachman, menyebut Rakerwil I menjadi momentum penting untuk mempertegas peran organisasi sebagai wadah perjuangan masyarakat adat Dayak.
“TBBR di Kalimantan Tengah sudah berdiri hampir lima tahun, sejak terbentuk pada tahun 2019. Awalnya, organisasi ini dirintis oleh empat orang di Kotawaringin Timur, tepatnya di Sampit,” ucapnya.
Selama perjalanannya, kepengurusan TBBR telah mengalami beberapa kali pergantian. Kini, setelah musyawarah pada tahun 2024, struktur DPW telah terbentuk lengkap. Rakerwil kali ini difokuskan untuk mengevaluasi program kerja serta menyusun rencana kegiatan baru, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
“Untuk jangka pendek, kami berupaya menjalin kerja sama dengan pemerintah, termasuk mengakses dana hibah yang mungkin tersedia. Selain itu, kami juga akan menggandeng pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial (CSR),” tambahnya.
Dalam jangka panjang, TBBR berencana membentuk badan usaha berbentuk koperasi guna memperkuat kemandirian organisasi dan membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak.
“Melalui koperasi ini, kami ingin mendorong TBBR menjadi organisasi yang produktif dan mampu mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat adat,” lanjutnya.
TBBR hadir sebagai “benteng terakhir” masyarakat adat Dayak dalam memperjuangkan hak-haknya, dengan berlandaskan bukti dan data yang kuat.
“Kami hanya akan turun jika persoalan masyarakat disertai data konkret. TBBR tidak akan bertindak hanya berdasarkan kabar lisan atau isu yang tidak jelas,” ungkapnya. (yud)
30 Mei 2026
18:43
