PALANGKA RAYA – Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Plt. Sekda) Provinsi Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung, mengimbau seluruh pemerintah kabupaten dan kota di wilayah Kalimantan Tengah agar terus berinovasi dan berkreasi dalam menghadapi tantangan penurunan dana transfer dari pemerintah pusat.
“Penurunan dana transfer yang terjadi secara nasional perlu disikapi dengan langkah-langkah strategis dan penuh tanggung jawab. Beberapa waktu lalu, Bapak Wakil Gubernur bersama para kepala daerah se-Indonesia diundang oleh Kementerian Keuangan untuk mendengarkan langsung arahan terkait kebijakan tersebut. Bagi Kalimantan Tengah, nilai penurunannya hampir mencapai Rp2 triliun,”ucapnya, Kamis 9 Oktober 2025.
Situasi serupa juga dialami oleh sejumlah provinsi lain di Indonesia. Bahkan ada daerah yang penurunannya lebih besar, seperti Kalimantan Timur yang mencapai lebih dari 70 persen, dan Maluku Utara sekitar 50 persen. Ini merupakan kebijakan pusat yang perlu di pahami bersama.
“Kondisi tersebut menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk semakin memperkuat kemandirian fiskal melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kita harus mampu menggali potensi daerah dengan cara-cara kreatif dan inovatif,”tambahnya.
Berbagai upaya telah dan terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, di antaranya melalui optimalisasi pajak kendaraan bermotor, bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak air permukaan.
“Kami mendorong agar setiap aktivitas investasi dan operasional kendaraan di wilayah Kalteng dapat tercatat secara resmi di daerah ini, sehingga kontribusinya terhadap PAD dapat semakin nyata,” lanjutnya.
Pemerintah provinsi juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar proses perizinan di sektor-sektor potensial dapat lebih dipermudah, sehingga berbagai sumber pendapatan daerah dapat dikelola dengan lebih efektif.
“Pentingnya kolaborasi dalam pelaksanaan program pembangunan daerah. Harapan kita bersama, agar seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Tengah dapat terus berinovasi, memperkuat koordinasi, serta menjaga transparansi dalam setiap langkah pembangunan. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat dapat semakin meningkat dan pembangunan daerah berjalan berkelanjutan,” ungkapnya. (yud)
11 Mei 2026
12:15
