SAMPIT – Banjir yang kerap merendam jalan utama di Kelurahan Mentawa Baru Hilir (MB Hilir), Kecamatan Mentawa Baru Ketapang menjadi sorotan anggota DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) daerah pemilihan (dapil) I saat menggelar reses, Senin 13 Oktober 2025.
Dalam pertemuan tersebut, Jalan Pelita paling banyak disorot karena hujan sebentar saja pasti akan terendam banjir dan merupakan akses utama Kota Sampit.
Para wakil rakyat menilai penyebab utama banjir di kawasan itu ialah saluran drainase yang tertutup bangunan atau halaman permanen milik warga dan ruko di sepanjang Jalan Pelita. Kondisi ini membuat aliran air tersendat dan sulit dinormalisasi.
Anggota DPRD Kotim Angga Aditya Nugraha mengusulkan agar pemerintah daerah segera melakukan langkah tegas dengan membongkar total halaman atau bangunan ruko yang menutup jalur air.
“Kalau mau normalisasi berhasil, harus dibuka semua bagian yang menutup aliran. Banyak ruko menutup saluran di bawahnya, ini harus ditertibkan supaya tidak terus jadi sumber genangan,” ujarnya.
Sementara itu, Riskon Fabiansyah menilai persoalan banjir di wilayah Ketapang mencerminkan tantangan besar dalam menjaga citra Kota Sampit sebagai pusat aktivitas ibukota Kotim.
Ia mengingatkan agar program normalisasi drainase tidak hanya dilakukan sekali-sekali, melainkan dijadikan kegiatan rutin pemerintah daerah.
“Sudah pernah dianggarkan perbaikan drainase tapi belum jadi solusi ampuh, pembongkaran secara menyeluruh harus melalui proses sosialisasi ke masyarakat. Lurah dan camat juga perlu aktif mengedukasi warga agar sadar pentingnya menjaga saluran air,” kata Riskon.
Ia menambahkan, pembongkaran saluran yang tertutup sebaiknya dilakukan dengan sosialisasi terlebih dahulu supaya warga tidak mengajukan tuntutan ganti rugi. Menurutnya, penataan drainase harus dipahami sebagai kepentingan bersama.
“Kalau pembongkaran nantinya warga minta ganti rugi, habis anggaran cuma untuk itu. Jadi harus ada kesepahaman dari awal, lurah dan RT juga bisa bantu menjelaskan ke masyarakat, bahwa ini untuk kepentingan bersama,” tegasnya.
Sementara itu, Modika Latifah yang juga duduk di Komisi IV DPRD Kotim menyebut, persoalan banjir di kawasan tersebut sudah berlangsung lama. Ia menyoroti salah satu titik drainase paling parah berada di sekitar pertemuan Jalan Pelita dan Jalan DI Panjaitan.
“Di kawasan itu seharusnya ada sungai besar, tapi sekarang alirannya tertutup. Ini perlu perhatian serius dan akan kami bahas dalam pembahasan anggaran bersama dinas teknis,” ujarnya.
Modika menambahkan, hujan dengan intensitas ringan saja sudah menyebabkan air menggenang hingga setinggi mata kaki, bahkan merendam warung dan tempat usaha di sekitar pom bensin serta kantor Telkom.
“Warga sudah sering mengeluh. Hujan sebentar saja air naik ke badan jalan, dan ini jelas mengganggu aktivitas warga,” tambahnya.
Ketiga legislator dapil I tersebut sepakat bahwa sinergi antara masyarakat, kelurahan, dan pemerintah daerah sangat penting agar upaya penanganan banjir bisa berjalan efektif.
Hasil reses ini nantinya akan disampaikan dalam rapat paripurna dan menjadi bahan pembahasan dalam penyusunan APBD 2026 mendatang. (nardi)
