PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) kembali dihadapkan pada situasi keuangan yang menantang.
Hal ini menyusul kebijakan pemerintah pusat yang memangkas Transfer ke Daerah (TKD)hingga 45 persen, sehingga berdampak pada menurunnya kemampuan fiskal daerah dalam membiayai berbagai program dan kegiatan.
Wakil Gubernur Kalteng, H. Edy Pratowo, mengungkapkan bahwa penurunan alokasi dana dari pusat tersebut memaksa pemerintah daerah melakukan efisiensi ketat di berbagai sektor.
Mulai dari perjalanan dinas, kegiatan operasional kantor, hingga penyediaan konsumsi dalam kegiatan pemerintahan akan dikurangi secara signifikan.
“Efisiensi harus dilakukan di semua lini. Kalau dulu kegiatan ada makan dan minum, sekarang cukup air putih saja,” kata Edy dengan nada bergurau di hadapan wartawan di Kantor DPRD Provinsi Kalteng, Palangka Raya, Senin, 13 Oktober 2025.
Meski disampaikan dengan ringan, pesan Wakil Gubernur itu menggambarkan kondisi fiskal daerah yang cukup berat. Ia menegaskan bahwa efisiensi serupa juga akan diterapkan pada tahun anggaran 2026, mengingat beban fiskal daerah masih belum pulih.
“OPD harus menyesuaikan. Penggunaan listrik juga diatur, kalau jam kerja sudah selesai, malam hari cukup satu atau dua lampu yang menyala, komputer dimatikan, tidak ada lembur,” ujarnya.
Menurut Edy, kebijakan penghematan tersebut bukan tanpa alasan. Dengan berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat, daerah harus cermat mengatur prioritas belanja agar program pelayanan publik tetap berjalan tanpa terganggu.
“Kita harus realistis, kondisi fiskal saat ini menuntut kita untuk bekerja lebih efisien, tapi tetap produktif,” tambahnya.
Ia menuturkan, tren penurunan TKD tidak hanya dialami Kalimantan Tengah, melainkan juga sejumlah provinsi lain di Tanah Air. Berdasarkan data, Kalimantan Selatan mengalami penurunan 46 persen, sedangkan Kalimantan Timur mencapai 73 persen.
“Hampir semua daerah merasakan dampaknya. Jadi bukan hanya Kalteng. Ini konsekuensi dari kebijakan nasional yang sedang menyesuaikan fiskalnya,” jelas Edy.
Wagub menambahkan, kondisi ini berpotensi memperlambat pelaksanaan beberapa program pembangunan. Namun, ia meyakini pemerintah pusat akan terus mengevaluasi kebijakan tersebut agar tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat.
“Kami memahami bahwa kebijakan fiskal nasional perlu ruang penyesuaian. Yang penting, kami tetap memastikan sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik tetap berjalan,” ucapnya.
Edy juga berharap seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Kalteng dapat memahami situasi ini dan tetap bekerja dengan semangat.
“Kita harus tetap disiplin, berhemat, dan kreatif dalam bekerja. Jangan sampai efisiensi membuat kinerja menurun,” pungkasnya.
(Sya'ban)
17 Mei 2026
18:16
