SAMPIT – Anggota DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Dapil I, Modika Latifah, mengungkapkan bahwa anggaran untuk Dinas Bina Marga Bina Kontruksi Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman (SDABMBKPRKP) di-nol-kan atau tidak ada sama sekali untuk tahun 2026.
Hal ini disampaikan dalam kegiatan resesnya membahas rencana normalisasi drainase Jalan Pelita sebagai solusi sering banjir, dan Modika duduk di Komisi IV bermitra dengan Dinas Bina Marga atau dikenal sebagai Dinas Pekerjaan Umum (PU).
Kondisi drainase yang tersumbat menjadi sumber utama masalah sering banjirnya di kawasan Pelita Sampit. Hujan sebentar saja maka air setinggi mata kaki akan merendam Jalan utama tersebut.
DPRD Kotim dapil 1 menyarankan agar dilakukan pembongkaran total terhadap bangunan atau halaman yang menutup diatas drainase Jalan Pelita sehingga memerlukan anggaran di tahun 2026 nanti melalui dinas teknis.
“Bukan berarti tidak ada kegiatan. Tapi nanti akan kita usahakan supaya tetap ada kegiatan dan mencari solusi bersama, karena ini belum masuk pembahasan APBD 2026,” katanya, Selasa 14 Oktober 2025.
Menurut Politisi PDIP ini kondisi tersebut bukan hanya dialami Kotim, tetapi juga sejumlah daerah lain se Indonesia yang terkena dampak efisiensi anggaran.
“Ini bukan keinginan daerah, tapi karena kebijakan nasional juga berdampak daerah lain,” ujarnya.
Modika menegaskan, DPRD bersama pemerintah daerah akan segera membahas solusi dalam rapat pembahasan APBD 2026 yang dijadwalkan akhir bulan Oktober.
“Kita akan cari jalan bersama supaya program infrastruktur bisa diprioritaskan, apalagi ini menyangkut kepentingan masyarakat luas,” ucapnya.
Ia berharap hasil pembahasan nantinya bisa segera direalisasikan agar tidak menghambat proyek-proyek penting di daerah, terutama bidang infrastruktur dasar seperti jalan dan drainase.
Selain jalan mau Modika juga menyerap aspriasi salah satu madrasah yang ada di kawasan tersebut di dalam gang yang sering terendam banjir. Ia sudah mengawal aspirasi sekolah untuk kemudian diajukan proposal hingga terealisasi tahun 2026 nantinya untuk perbaikan.
“Semoga perbaikan atau rehab nantinya bermanfaat untuk siswa madrasah menuntut ilmu dan menunjang kegiatan belajar mengajar,” ujarnya.
Diketahui bahwa efisiensi anggaran membuat APBD Kotim diproyeksikan turun drastis sekitar Rp383 Miliar tahun 2026 nantinya, sehingga DPRD bersama pemerintah harus mencari solusi agar program kerja yang penting dan menyentuh masyarakat bisa tetap dilaksanakan dan menjadi prioritas.(nardi)
