PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) terus berupaya menekan angka kemiskinan meski dihadapkan pada tantangan penurunan Dana Tranfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Plt Sekda Kalteng Leonard S. Apung mengatakan, upaya tersebut dilakukan melalui inovasi dan kolaborasi lintas sektor, baik dengan pemerintah kabupaten/kota maupun instansi vertikal.
“Kita berupaya untuk berinovasi, berkolaborasi dengan kabupaten/kota dan juga dengan APBD provinsi, kemudian dengan instansi vertikal yang ada di Kalteng,” ujar Leonard usai mengikuti rapat paripurna di gedung DPRD Kalteng, Rabu, 15 Oktober 2025.
Ia menjelaskan, terdapat sekitar Rp33 triliun dana yang mengalir ke Kalimantan Tengah yang akan dijadikan modal dasar untuk memperkuat langkah pengentasan kemiskinan.
“Jadi dari dana-dana itu sekitar 33 triliun yang mengucur di Kalteng sebagai modal dasar kita dulu,” katanya.
Selain memanfaatkan potensi dana yang ada, Leonard menyebut pemerintah juga mendorong peningkatan UMKM di daerah. Ia menilai sektor ini memiliki peran penting dalam membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi masyarakat.
Lebih lanjut, Leonard mengatakan Gubernur Agustiar Sabran berencana mengumpulkan para investor pada 20-21 Oktober mendatang di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng.
“Kita berharap para investor di Kalteng membuka sektor lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang ada di sekitar kebun, tambang maupun sekitar HTI yang ada di Kalteng,” tutur Leonard.
(Syauqi)
