PALANGKA RAYA – Fraksi Partai Golkar DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) meminta Pemerintah Provinsi lebih memfokuskan penyusunan APBD 2026 pada pelayanan publik dan pembangunan produktif. Fraksi ini juga menyoroti pentingnya efisiensi dan sinkronisasi anggaran daerah dengan kebijakan nasional.
Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Kalteng, Okki Maulana Razak, saat membacakan pandangan umum fraksi terhadap nota keuangan dan Rancangan APBD 2026 dalam Rapat Paripurna ke-4, Selasa, 14 Oktober 2025.
“Sejalan dengan Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026, kami menilai penting untuk memastikan bahwa seluruh proses penyusunan APBD benar-benar sinkron dengan arah kebijakan nasional dan prioritas pembangunan jangka menengah,” ujar Okki.
Ia menyebutkan, dalam diseminasinya, Kemendagri menekankan agar pemerintah daerah menyusun APBD secara efisien, fokus, dan tepat sasaran.
“Dengan mengutamakan belanja pelayanan publik dan pembangunan produktif, serta menekan kegiatan seremonial dan administratif yang tidak berdampak langsung bagi masyarakat,” katanya.
Okki menambahkan, Kemendagri juga mendorong penerapan sistem perencanaan berbasis kinerja dan penggunaan teknologi informasi untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pelaksanaan APBD.
“Oleh karena itu, kami berpandangan bahwa penyusunan RAPBD 2026 tidak hanya berorientasi pada penyeimbangan angka, tetapi juga mencerminkan komitmen daerah dalam mendukung kebijakan fiskal nasional, memperkuat daya saing, dan menjamin manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
(Syauqi)
17 Mei 2026
18:16
