PALANGKA RAYA – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3APPKB) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) terus memperkuat inovasi digital sebagai langkah strategis menuju tata kelola pemerintahan yang transparan, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas P3APPKB Provinsi Kalteng, Linae Victoria Aden, saat memaparkan materi dalam kegiatan Tahapan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025, yang digelar oleh Komisi Informasi Provinsi Kalteng di Aula Kanderang Tingang, Kantor Diskominfosantik Kalteng, Rabu, 15 Oktober 2025.
Linae menegaskan, keterbukaan informasi publik tidak dapat terwujud tanpa adanya inovasi dan digitalisasi layanan. Menurutnya, kecepatan dan kemudahan akses informasi merupakan kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
“Kami berkomitmen memperluas akses masyarakat terhadap informasi publik melalui inovasi digital yang mudah dijangkau dan bermanfaat. Transparansi harus hadir dalam setiap layanan agar masyarakat benar-benar merasakan kehadiran pemerintah,” ujar Linae.
Dalam paparannya, Linae menjelaskan sejumlah terobosan digital yang dikembangkan Dinas P3APPKB sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem keterbukaan informasi.
Salah satu yang menjadi unggulan adalah Portal Layanan PPID Dinas P3APPKB yang dirancang untuk mempermudah publik mengakses informasi mengenai program, kebijakan, dan data kegiatan yang dijalankan.
Selain itu, Dinas P3APPKB juga menghadirkan aplikasi SIAP BASANAN atau Sistem Informasi Administrasi dan Pelayanan Berbasis Data Perempuan dan Anak Kalimantan Tengah, yang berfungsi untuk mendukung proses pendataan dan pengelolaan informasi berbasis gender.
Layanan digital lainnya adalah LaPAK atau Layanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang menjadi wadah pelaporan daring yang cepat dan aman bagi masyarakat.
Sementara itu, PUSPAGA Digital dikembangkan sebagai pusat pembelajaran keluarga secara daring, tempat masyarakat dapat berkonsultasi dan mendapatkan edukasi seputar ketahanan keluarga.
Menurut Linae, inovasi-inovasi tersebut bukan hanya mendukung keterbukaan informasi publik, tetapi juga memperkuat peran pemerintah dalam memberikan pelayanan yang solutif dan memberdayakan masyarakat.
“Seluruh inovasi ini lahir dari kebutuhan masyarakat. Kami ingin menghadirkan sistem yang tidak hanya transparan, tapi juga benar-benar membantu dan memperkuat posisi masyarakat sebagai penerima manfaat,” jelasnya.
Linae juga menekankan pentingnya peningkatan literasi digital bagi masyarakat agar keterbukaan informasi dapat berjalan seimbang. Melalui penyebaran konten edukatif berbasis infografis dan video di berbagai platform, Dinas P3APPKB berupaya membangun kesadaran publik akan pentingnya pemanfaatan informasi secara cerdas dan bertanggung jawab.
“Literasi digital menjadi bagian dari pemberdayaan. Kami ingin masyarakat tidak hanya menerima informasi, tetapi juga memahami, memverifikasi, dan menggunakannya untuk kemajuan bersama,” ujarnya.
Ia menambahkan, langkah-langkah inovatif yang dijalankan sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang menekankan efisiensi, transparansi, dan partisipasi publik.
Kegiatan Monev ini menjadi wadah bagi badan publik untuk mempresentasikan capaian dan strategi mereka dalam pengelolaan keterbukaan informasi. Linae menilai, forum semacam ini sangat penting karena mendorong pertukaran pengalaman dan memperkuat kerja sama antarinstansi.
“Kami berharap inovasi yang dilakukan Dinas P3APPKB dapat menginspirasi lembaga lain di Kalimantan Tengah untuk terus berinovasi. Melalui kolaborasi dan semangat keterbukaan, kita dapat membangun pelayanan publik yang lebih transparan, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.
(Sya'ban)
