PALANGKA RAYA – Fraksi Partai Nasdem DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menyoroti kondisi perekonomian daerah yang dinilai tengah menghadapi tantangan.
Fraksi meminta pemerintah provinsi untuk tetap menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD 2026, serta mempercepat pelaksanaan program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Nasdem DPRD Kalteng, Toga Hamonangan Nadeak, saat membacakan pandangan umum fraksi terhadap nota keuangan dan Rancangan APBD 2026 dalam Rapat Paripurna ke-4, Selasa, 14 Oktober 2025.
Fraksi NasDem menegaskan komitmen terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam seluruh tahapan penganggaran.
“Keterlibatan masyarakat dan lembaga pengawas akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah,” ujar Toga.
Ia juga menyampaikan dukungan terhadap percepatan visi dan misi gubernur yang mulai dijalankan pada tahun anggaran 2026.
“Kami antusias mendorong agar Kartu Huma Betang bisa mengangkat ekonomi masyarakat Kalimantan Tengah di tengah ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja saat ini,” kata Toga.
NasDem turut mencatat proyeksi struktur dan volume APBD 2026, dengan pendapatan daerah sebesar Rp7,105 triliun, belanja daerah Rp7,3 triliun, dan defisit mencapai Rp266 miliar.
“Fraksi Nasdem mendorong agar Pemerintah Provinsi benar-benar komitmen terhadap nota keuangan yang sudah dibacakan,” ujarnya.
Fraksi juga menegaskan pentingnya komitmen memperjuangkan kesejahteraan rakyat. “Fraksi NasDem mendorong agar penerima hibah bantuan yang sudah direncanakan segera ditunaikan demi menolong ekonomi masyarakat,” kata Toga.
(Syauqi)
