PALANGKA RAYA – Fraksi Partai Nasdem DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) meminta Pemerintah Provinsi berhati-hati dalam mengelola defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026.
Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Nasdem DPRD Kalteng, Toga Hamonangan Nadeak, saat membacakan pandangan umum fraksi terhadap nota keuangan dan Rancangan APBD 2026 dalam Rapat Paripurna ke-4, Selasa, 14 Oktober 2025.
“Dengan proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp7,105 triliun dan belanja daerah Rp7,3 triliun, Fraksi NasDem mencatat terjadinya defisit sebesar Rp266 miliar, yang akan ditutupi melalui penerimaan pembiayaan daerah dalam jumlah yang sama,” kata Toga.
Ia menambahkan, pengelolaan defisit itu harus dilakukan secara cermat dan bertanggung jawab.
“Fraksi Nasdem memandang bahwa pengelolaan defisit harus dilakukan secara hati-hati, dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal dan memperkuat kapasitas fiskal daerah ke depan,” ujarnya.
Dalam pandangan fraksi, arah kebijakan Pemprov Kalteng tahun anggaran 2026 sudah menunjukkan perhatian pada pembangunan berkelanjutan.
“Fraksi Nasdem mengapresiasi arah kebijakan yang menitikberatkan pada peningkatan infrastruktur dasar dan konektivitas antarwilayah, penguatan pelayanan publik di sektor pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat dan UMKM, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” tutur Toga.
Meski demikian, Nasdem menilai sinkronisasi program daerah dengan kebijakan nasional tetap perlu diperkuat. “Fraksi Nasdem menekankan pentingnya sinkronisasi program daerah dengan kebijakan nasional, khususnya dalam mendukung agenda Indonesia Emas 2045,” katanya.
(Syauqi)
