PALANGKA RAYA – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kalimantan Tengah menyoroti stagnasi angka kemiskinan di provinsi itu yang masih bertahan di kisaran 5 persen selama empat tahun terakhir.
Fraksi Demokrat meminta Pemerintah Provinsi Kalteng menjelaskan langkah konkret untuk mencapai target penurunan kemiskinan sebagaimana tercantum dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2026.
Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat DPRD Kalteng, Muhajirin, saat membacakan pandangan umum fraksi terhadap nota keuangan dan Rancangan APBD 2026 dalam Rapat Paripurna ke-4, Selasa, 14 Oktober 2025.
Muhajirin menyampaikan, berdasarkan Rilis BPS Kalteng pada 25 Juli 2025, perkembangan kemiskinan per September 2021 sebesar 5,16%, per September 2022 sebesar 5,22%, per Maret 2023 sebesar 5,11%, per September 2024 sebesar 5,26%, per Maret 2025 sebesar 5,19%.
“Jadi tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah sejak tahun 2021 sampai dengan 2025 ada pada kisaran 5% lebih,” ujarnya.
Muhajirin menambahkan, dalam Nota Kesepakatan KUA Tahun Anggaran 2026 disebutkan target tingkat kemiskinan sebesar 4,31 hingga 4,89 persen. Karena itu, pihaknya mempertanyakan strategi pemerintah daerah dalam menurunkan angka tersebut.
“Pertanyaan kami adalah bagaimana langkah konkret Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk merealisasikan target pengentasan kemiskinan sebesar 4,31% – 4,89%, sesuai dengan target dalam Nota Kesepakatan KUA Tahun Anggaran 2026? Mohon penjelasan,” kata Muhajirin.
Selain itu, Fraksi Demokrat juga mengungkap proyeksi struktur dan volume RAPBD 2026. “Pendapatan daerah sebesar Rp7,105 triliun lebih, belanja daerah Rp7,3 triliun lebih, defisit Rp266 miliar lebih, dan pembiayaan netto Rp266 miliar lebih,” papar Muhajirin.
(Syauqi)
17 Mei 2026
18:16
