PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Agustiar Sabran, menegaskan pentingnya sinergi nyata antara pemerintah daerah dan pelaku usaha sektor strategis untuk memperkuat sumber pendapatan asli daerah (PAD).
Menurutnya, langkah kolaboratif lintas sektor menjadi kunci dalam menghadapi tantangan fiskal daerah di tengah menurunnya dana transfer dari pemerintah pusat.
Pesan tersebut disampaikan Agustiar saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi PAD Sektor Perkebunan dan Kehutanan Tahun 2025, yang digelar di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Senin, 20 Oktober 2025.
Dalam arahannya, Gubernur menekankan bahwa sektor perkebunan dan kehutanan memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi daerah.
Karena itu, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diminta untuk berperan aktif menggali potensi tersebut melalui kerja sama dengan pihak swasta.
“Pemerintah daerah tidak boleh hanya menunggu. Kita harus hadir, memfasilitasi, dan memastikan seluruh potensi daerah benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” ujar Agustiar Sabran.
Rakor ini, kata Gubernur, juga menjadi sarana untuk memperkuat koordinasi dan pengawasan terhadap potensi kebocoran PAD serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak, baik dari sektor kendaraan bermotor, BBM, alat berat, maupun sumber-sumber lain.
Selain menyampaikan arahan, Agustiar memberi kesempatan kepada para Bupati dan Wali Kota se-Kalteng untuk melaporkan kondisi penerimaan daerah masing-masing, terutama yang berkaitan dengan perusahaan perkebunan dan kehutanan.
Para kepala daerah sepakat perlunya komitmen kuat dari kalangan investor agar turut mendukung pembangunan daerah dan menuntaskan kewajiban yang masih tertunda.
Gubernur juga mengingatkan pentingnya ketegasan dalam penegakan aturan agar pengelolaan PAD berjalan adil dan transparan.
“Saya minta kepala daerah tidak ragu bersikap tegas terhadap perusahaan yang tidak patuh. Saya sendiri siap berdiri paling depan untuk mendukung langkah itu,” tegas Agustiar.
Dalam sesi dialog bersama pimpinan perusahaan, Agustiar menyampaikan sejumlah poin penting yang harus dipenuhi oleh dunia usaha.
Di antaranya, kewajiban menggunakan plat kendaraan KH, membeli BBM dari wilayah Kalteng, mengutamakan tenaga kerja lokal, memenuhi program plasma 20 persen, menjalankan CSR secara konsisten, menggunakan galian C berizin, serta menempatkan rekening perusahaan di Bank Kalteng.
Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan tersebut, Rakor ditutup dengan penandatanganan Pakta Integritas antara pemerintah daerah dan para direktur perusahaan.
“Hari ini kita meneguhkan komitmen bersama untuk menjadikan Kalimantan Tengah lebih maju, mandiri, dan berkeadilan,” tutup Agustiar Sabran.
(Sya'ban)
