PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Agustiar Sabran, menyerukan pentingnya memperkuat kemandirian ekonomi daerah di tengah berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.
Menurutnya, daerah harus mampu berdiri di atas kekuatan sendiri dengan mengoptimalkan potensi lokal dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha.
Hal tersebut disampaikan Gubernur saat membuka Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Perkebunan dan Kehutanan, yang digelar di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Senin, 20 Oktober 2025.
“Kita tidak bisa terus-menerus bergantung pada dana pusat. Pemangkasan Dana Transfer ke Daerah harus menjadi momentum bagi Kalteng untuk lebih mandiri secara ekonomi,” tegas Agustiar.
Menurutnya, Kalimantan Tengah memiliki potensi sumber daya alam yang besar, namun manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah mendorong seluruh pihak, terutama pelaku usaha, untuk berkontribusi lebih aktif terhadap pembangunan daerah.
“Yang kita inginkan bukan hanya investasi besar, tapi juga dampak ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama di daerah sekitar operasional perusahaan,” ujarnya.
Agustiar menilai sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat merupakan kunci keberhasilan pembangunan daerah. Dengan peran aktif sektor swasta, peningkatan PAD dan pemerataan pembangunan bisa berjalan lebih cepat.
“Pemerintah daerah akan membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya. Tapi kami juga menuntut komitmen nyata dari pelaku usaha agar bersama-sama membangun Kalteng yang maju, sejahtera, dan berkeadilan,” tutur Gubernur.
Ia menambahkan, setiap perusahaan wajib mematuhi regulasi daerah, termasuk dalam hal pembayaran pajak, penyerapan tenaga kerja lokal, pelaksanaan tanggung jawab sosial (CSR), serta pemenuhan kebun plasma bagi masyarakat.
“Kalau semua pihak taat dan saling mendukung, kita bisa memperkuat fondasi ekonomi Kalteng dan mengurangi ketergantungan pada dana pusat,” imbuhnya.
Dalam arahannya, Gubernur juga menekankan pentingnya pemerataan pembangunan hingga ke wilayah pelosok. Ia menilai, potensi besar Kalteng tidak boleh hanya dirasakan di kawasan perkotaan, tetapi juga harus menyentuh masyarakat di pedalaman, pesisir, dan perbatasan.
“Pembangunan yang berkeadilan berarti seluruh masyarakat, tanpa kecuali, mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi daerah,” ucap Agustiar.
Ia pun meminta pemerintah kabupaten/kota untuk memperkuat pengawasan terhadap aktivitas perusahaan, serta memastikan program CSR benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat sekitar.
“Perusahaan harus hadir sebagai mitra pembangunan, bukan hanya sebagai pengelola sumber daya alam,” katanya.
Sebagai penutup, Gubernur Agustiar menegaskan bahwa arah kebijakan Pemprov Kalteng ke depan adalah mewujudkan ekonomi daerah yang berdaulat, mandiri, dan berkeadilan.
“Kemandirian ekonomi bukan hanya tentang menambah pendapatan daerah, tetapi juga tentang bagaimana setiap potensi Kalteng bisa dikelola untuk kesejahteraan rakyatnya,” pungkas Agustiar.
(Sya'ban)
27 Mei 2026
08:35
