PALANGKA RAYA – Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Maulana Akbar, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) di daerah.
Pesan tersebut ia sampaikan saat membuka Lokakarya Kemitraan Multi Pihak (KMP) Tahap I bertajuk Kolaborasi Percepatan Pencapaian SDGs, yang digelar di Aula Kantor Bapperida Provinsi Kalteng, Jumat, 31 Oktober 2025.
Dalam sambutannya, Maulana menjelaskan bahwa Kalimantan Tengah kini menjadi salah satu daerah percontohan (pilot project) dalam kerja sama Indonesia-Jerman periode 2024-2027. Program ini diarahkan untuk memperkuat sinergi dan implementasi SDGs melalui pemanfaatan potensi lokal yang berkelanjutan.
“Permasalahan seperti pengelolaan lahan gambut dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak bisa diselesaikan oleh satu lembaga saja. Kita butuh pendekatan kolaboratif yang melibatkan semua pihak pemerintah, masyarakat, lembaga adat, dan mitra pembangunan,” ujar Maulana.
Ia menilai, keberhasilan pencapaian SDGs tidak cukup hanya dengan strategi di atas kertas. Diperlukan kemitraan yang hidup dan dinamis, di mana semua pihak memiliki tanggung jawab dan peran yang sama dalam pelaksanaan di lapangan.
“Empat pilar SDGs tanpa kemiskinan, penanganan perubahan iklim, ekosistem daratan, dan kemitraan untuk mencapai tujuan merupakan satu kesatuan yang saling menguatkan di Kalimantan Tengah. Semuanya akan bermakna jika kita bergerak bersama,” tegasnya.
Maulana menuturkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen menjadikan Kemitraan Multi Pihak (KMP) sebagai wadah resmi kolaborasi pembangunan yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan seperti RPJMD, KLHS, Musrenbang, dan RKPD.
Dalam arahannya, Maulana menggarisbawahi tiga prinsip utama yang harus menjadi pegangan seluruh peserta lokakarya. Pertama, kemitraan harus dijalankan secara setara, dengan masyarakat lokal dan lembaga adat sebagai pusat penggerak.
Kedua, perlu ada program cepat (quick win) di tahun pertama, seperti penguatan ekonomi karet di Pilang, sistem deteksi dini kebakaran, dan penguatan tata kelola desa gambut berbasis adat. Ketiga, setiap langkah harus dituangkan dalam dokumen aksi yang konkret dan terukur.
“Kita ingin dokumen aksi bersama ini tidak hanya berisi daftar keinginan, tapi menjadi panduan nyata yang bisa dijalankan di lapangan,” ujarnya.
Lebih jauh, Maulana menegaskan pentingnya perubahan paradigma pembangunan di Kalimantan Tengah dari pola kerja sektoral menuju gerakan bersama yang saling menguatkan.
“Kita ubah pola kerja yang selama ini berjalan sendiri-sendiri menjadi pola kolaboratif. Dari pendekatan proyek, kita beralih ke pendekatan pembangunan daerah yang berkelanjutan,” tutupnya.
(Sya'ban)
14 Mei 2026
19:35
