PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) terus memperkuat langkah konkret menjaga ketahanan pangan di tengah keterbatasan fiskal daerah.
Hal tersebut disampaikan Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung, dalam kegiatan Entry Meeting dan Wawancara Uji Petik Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang digelar di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, Senin, 3 November 2025.
Dalam paparannya, Leonard menjelaskan bahwa penurunan Dana Transfer ke Daerah (TKD) menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan program ketahanan pangan. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih inovatif dan kolaboratif dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada.
“Dengan pengurangan TKD, kita perlu menata ulang perencanaan agar lebih efisien dan berorientasi hasil. Keterbatasan fiskal bukan alasan untuk mengurangi komitmen terhadap ketahanan pangan,” ujarnya.
Leonard menegaskan, sektor ketahanan pangan memiliki peran vital dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pemerintah provinsi mendorong integrasi program lintas sektor, baik dengan pemerintah pusat maupun kabupaten/kota.
Menurutnya, Pemprov Kalteng telah mengarahkan fokus kebijakan pada sinergi pembangunan Food Estate, program cetak sawah baru, dan optimalisasi lahan sebagai langkah strategis meningkatkan produksi pangan.
Selain memperkuat produksi, pemerintah juga memastikan stabilisasi pasokan dan harga pangan dengan menggandeng berbagai pihak seperti BULOG, ID FOOD, BUMD Pangan, distributor, serta petani dan peternak lokal.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan produksi. Stabilisasi harga dan distribusi juga penting agar masyarakat dapat mengakses pangan dengan harga terjangkau,” terang Leonard.
Lebih lanjut, Leonard menekankan pentingnya pengawasan, monitoring, dan evaluasi (monev) dalam setiap tahapan pembangunan, khususnya di sektor pangan. Ia menyebut, monev menjadi kunci untuk menjamin efektivitas, transparansi, dan percepatan pelaksanaan program pemerintah.
“Monitoring dan evaluasi bukan sekadar formalitas, tetapi instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap program benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Leonard juga menyinggung bahwa dinamika politik nasional pasca Pemilu dan Pilkada menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan pusat dan daerah.
“Transisi kepemimpinan membuka ruang penyelarasan antara RPJMN dengan RPJMD, agar perencanaan daerah selaras dengan arah pembangunan nasional,” jelasnya.
Kegiatan uji petik BPK RI ini menjadi forum strategis untuk menilai sejauh mana efektivitas koordinasi antarinstansi dan pencapaian target ketahanan pangan di daerah. Leonard berharap hasil evaluasi BPK dapat menjadi dasar perbaikan tata kelola pembangunan di Kalimantan Tengah.
“Kami menyambut baik pemeriksaan BPK ini sebagai upaya perbaikan berkelanjutan. Transparansi dan akuntabilitas adalah komitmen utama kami dalam mengelola pembangunan daerah,” pungkasnya.
(Sya'ban)
17 Mei 2026
18:16
