PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan pentingnya data desa yang akurat dan terintegrasi sebagai dasar utama dalam mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran.
Hal tersebut disampaikan Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung, saat membuka Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Data Desa untuk Program Huma Betang Wilayah Tengah dan Barat, yang digelar di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis, 6 November 2025.
“Pemanfaatan data desa yang akurat, mutakhir, lengkap, dan terintegrasi merupakan kunci utama dalam mendukung implementasi Program Huma Betang agar benar-benar tepat sasaran,” tegas Leonard.
Leonard menjelaskan, data desa tidak hanya berfungsi sebagai arsip administratif, tetapi juga menjadi pondasi perencanaan kebijakan pembangunan daerah.
Melalui data yang valid dan terintegrasi, pemerintah daerah dapat menyalurkan berbagai program bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi secara lebih efektif.
“Kami ingin memastikan tidak ada lagi warga yang tertinggal karena ketidaktepatan data. Setiap program harus menjangkau mereka yang benar-benar membutuhkan,” ujarnya.
Data desa yang dikumpulkan nantinya akan menjadi data dasar bagi seluruh wilayah Kalimantan Tengah, serta membantu menyinkronkan informasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Leonard menambahkan, langkah ini juga merupakan bagian dari implementasi agenda nasional Satu Data Indonesia di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah.
Menurutnya, integrasi data merupakan prasyarat penting dalam mewujudkan pemerintahan digital yang efisien, transparan, dan akuntabel.
“Kita ingin setiap kebijakan berbasis data yang nyata, bukan perkiraan. Dengan data yang kuat, pembangunan akan lebih terarah dan mendukung visi Indonesia Emas 2045,” kata Leonard.
Dalam kesempatan itu, Leonard juga menyinggung Program Huma Betang Sejahtera, yang menjadi instrumen utama pemerintah dalam mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Program ini akan mulai diimplementasikan pada tahun 2026, dengan mengintegrasikan berbagai layanan seperti pendidikan gratis, kesehatan gratis, bantuan sosial, dan dukungan ekonomi bagi keluarga kurang mampu.
“Program ini lahir dari semangat keadilan sosial yang menjadi roh falsafah Huma Betang. Semua warga, tanpa terkecuali, berhak menikmati hasil pembangunan,” tuturnya.
Leonard menegaskan, sejak 2025, Pemprov Kalteng sudah memulai beberapa program percontohan, seperti Sekolah Gratis, Satu Rumah Satu Sarjana, Cek Kesehatan Gratis, Pasar Murah, serta bantuan bagi petani dan nelayan, yang akan terus disinergikan dengan program berbasis data desa.
Leonard berharap kegiatan ini memperkuat sinergi antara perangkat daerah, pemerintah kabupaten/kota, dan aparat desa.
“Kolaborasi lintas sektor mutlak diperlukan agar data yang kita hasilkan benar-benar mencerminkan kondisi riil masyarakat di lapangan,” tandasnya.
(Sya'ban)
