PULANG PISAU – Komisi III DPRD Kabupaten Pulang Pisau menegaskan soal pentingnya pembangunan infrastruktur yang merata hingga pelosok desa dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Pertemuan ini berlangsung di ruang rapat DPRD pada Kamis–Jumat, 3-4 Juli 2025.
RDP tersebut membahas berbagai program strategis PUPR, termasuk realisasi anggaran, percepatan pembangunan jalan, perumahan rakyat, serta penanganan infrastruktur dasar. Komisi III menekankan agar setiap rencana pembangunan memperhatikan skala prioritas sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan.
Ketua Komisi III DPRD Pulang Pisau, Satria Wandi dari fraksi partai Golkar, menegaskan bahwa PUPR memiliki peran vital dalam mendorong konektivitas antarwilayah. Menurutnya, pembangunan tidak boleh hanya terkonsentrasi di pusat kota, tetapi harus menyentuh seluruh kecamatan.
“Kami ingin memastikan bahwa pembangunan infrastruktur dapat dirasakan secara adil oleh masyarakat, terutama di daerah yang selama ini belum tersentuh maksimal. DPRD siap mengawal agar anggaran PUPR benar-benar berpihak pada kebutuhan rakyat,” tegas Satria.
Selain evaluasi kinerja, RDP ini juga menjadi forum untuk mencari solusi atas kendala di lapangan, seperti keterbatasan anggaran, hambatan teknis, hingga koordinasi lintas sektor. Legislator berharap adanya sinergi lebih kuat antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat dalam merumuskan program ke depan.
Hasil RDP ini akan ditindaklanjuti dengan rekomendasi Komisi III kepada pemerintah daerah agar pembangunan infrastruktur di Pulang Pisau berjalan lebih terarah, transparan, dan berkeadilan.(ds)
