SAMPIT – Anggota Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Andi Lala, menilai percepatan pembangunan di daerah tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Ia menegaskan, sektor swasta memiliki tanggung jawab moral untuk ikut berkontribusi, terutama dalam pembangunan infrastruktur dasar di pedesaan.
“Pembangunan itu bukan sepenuhnya urusan pemerintah. Dunia usaha yang beroperasi di daerah juga wajib berperan aktif, misalnya membantu membuka akses jalan yang bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Andi Lala, Sabtu 8 November 2025.
Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan V, ia menyoroti potensi besar kolaborasi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha.
“Di Kotim ini banyak perusahaan besar, terutama di sektor perkebunan dan pertambangan. Kalau semuanya mau bersinergi, pembangunan infrastruktur di desa–desa bisa lebih cepat terealisasi,” katanya.
Andi mencontohkan, di Desa Kabuau Kecamatan Parenggean, sejumlah ruas jalan kini bisa digunakan masyarakat berkat kerja sama antara pemerintah desa dan perusahaan di sekitar wilayah tersebut.
“Beberapa perusahaan di sana punya kepedulian sosial tinggi. Mereka ikut membuka akses jalan, dan dampaknya sangat positif bagi warga,” ucapnya.
Menurutnya, pembangunan jalan sangat berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. “Ketika jalan sudah bagus, otomatis mobilitas warga lancar, distribusi hasil pertanian lebih mudah, dan aktivitas ekonomi pun meningkat,” terangnya.
Ia berharap model kerja sama seperti di Parenggean dapat diterapkan juga di kecamatan lain. “Kalau kolaborasi seperti ini bisa diperluas, pemerataan pembangunan di Kotim akan lebih cepat terasa hingga ke pelosok,” pungkasnya. (nardi)
