Pembangunan Harus Seimbang antara Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Kesejahteraan

IST/BERITASAMPIT - Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi , Herson B. Aden (tengah), berfoto bersama jajaran peserta usai membuka Rapat Konsultasi Rakonreg PDRB Provinsi Kaltenb Tahun 2025 di Aula Bapperida Provinsi Kalteng, Selasa, 11 November 2025.

– Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi (Kalteng), Herson B. Aden, menegaskan bahwa arah pembangunan daerah harus dilakukan secara terencana, berkesinambungan, dan berkeadilan dengan menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Herson saat membuka Rapat Konsultasi Regional Produk Domestik Regional Bruto (Rakonreg PDRB) Provinsi Kalteng Tahun 2025 di Aula Bapperida Provinsi Kalteng, Selasa, 11 November 2025.

“Pembangunan bukan hanya tentang angka pertumbuhan, tetapi bagaimana kita menyeimbangkan antara kemajuan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Hal ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah,” ujar Herson.

Herson mengungkapkan, pemerintah terus menjaga optimisme di tengah tantangan global. Ia menyebutkan, kinerja ekonomi menunjukkan tren positif, dengan pertumbuhan 4,14 persen pada 2023, meningkat menjadi 4,46 persen pada 2024, dan mencapai 5,36 persen (year-on-year) pada triwulan III tahun 2025.

Pemerintah pusat menargetkan pertumbuhan ekonomi Kalteng mencapai 5,60 persen pada 2025, naik menjadi 6,03 persen pada 2026, dan diharapkan 7,3 persen pada 2029, sebagai bagian dari kontribusi terhadap target pertumbuhan ekonomi sebesar delapan persen.

“Capaian ini menunjukkan ekonomi terus bergerak ke arah yang lebih baik, namun kita tidak boleh puas. Masih banyak potensi yang harus digarap melalui kerja sama lintas sektor dan daerah,” tambahnya.

Lebih lanjut, Herson menyoroti karakter ekonomi Kalteng yang masih didominasi oleh sektor sumber daya alam atau brown economy. Untuk itu, pemerintah daerah berkomitmen mendorong transformasi menuju green economy melalui hilirisasi industri, penguatan sektor pertanian dan UMKM, serta pembentukan kawasan ekonomi terpadu di berbagai wilayah.

“Transformasi menuju ekonomi hijau adalah keharusan, bukan pilihan. Dengan hilirisasi dan peningkatan nilai tambah, kita tidak hanya memperkuat ekonomi daerah, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan menjaga lingkungan,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Herson juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah serta penguatan kapasitas fiskal. Ia mengingatkan agar kebijakan efisiensi anggaran tetap selaras dengan kemampuan dan kebutuhan daerah.

Selain itu, ia meminta percepatan pembentukan Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (PPED) di beberapa kabupaten yang belum membentuk, seperti , , , , dan .

Pemerintah daerah juga diminta segera menggelar Rapat Koordinasi PPED dan mempersiapkan kick off pengadaan barang/jasa serentak pada awal Januari 2026.

“Penting bagi kita semua untuk menyiapkan langkah-langkah nyata. Laporan sembilan langkah konkret percepatan pertumbuhan ekonomi daerah harus segera disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri melalui laman kendaliekonomi.kemendagri.go.id,” tegasnya.

Menutup sambutannya, Herson berharap forum Rakonreg PDRB 2025 menjadi momentum memperkuat kolaborasi antarinstansi dan menyatukan langkah strategis untuk memajukan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

“Forum ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi, menyatukan visi, serta memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi di benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas,” tutup Herson.

(Sya'ban)

baca juga ...  Sunarti: Bahasa Daerah Adalah Penguat Jati Diri dan Perekat Persatuan di Tengah Arus Globalisasi
Bagikan:
Berita Populer
error: Content is protected !!