PALANGKA RAYA – Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Tengah (Kalteng) 2026 diperkirakan merosot tajam seiring pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.
Kondisi ini membuat DPRD Kalteng khawatir terhadap kemungkinan terhambatnya program prioritas gubernur pada tahun mendatang.
“Kita belum tau apa yang terjadi kedepannya. Karena posisi APBD kita lima sekian triliun, dengan kita diminta pemerintah pusat serapan anggaran minimal 20persen,” ujar anggota Komisi I DPRD Kalten, Purdiono, Minggu, 16 November 2025.
Ia menilai, jika pengurangan anggaran kembali dilakukan, sejumlah program strategis tidak mustahil dialihkan pengelolaannya kepada pemerintah pusat
“Apabila terjadi pengurangan bisa jadi atau program-program locusnya diberi ke sana (pemerintah pusat). Dari sana saja nanti mengeksekusinya,” ujarnya.
Purdiono menegaskan bahwa ancaman terhadap pembangunan Kalteng bukan sekadar penurunan APBD, tetapi juga karena ketidakpastian dana bagi hasil (DBH). Ia mempertanyakan komitmen pusat mengembalikan hak daerah yang selama ini menjadi pemasok sumber daya alam.
“Saya yakin enggak bisa. Karena DBH kita harus dibayarkan. Saya sekarang masih mempertanyakan karena DBH itu adalah dari SDA yang kita miliki baik tambang maupun sawit. Nah itu masuk ke sana,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa skema pembagian DBH menurut aturan 32 persen kembali ke daerah penghasil dan 60 persen masuk ke provinsi.
“Nah semestinya 32 persen itu kembali ke daerah penghasil 60 persen ke provinsi. Kita berharap dari sana sumber-sumber pendapatan, kan semua diambil pusat,” ungkapnya.
Kebijakan pajak daerah juga disebutnya tidak realistis. Pajak alat berat, misalnya, menurutnya sulit dipungut karena tidak ada pelaku usaha yang bersedia menanggungnya. Begitu pula sektor Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang sudah tidak lagi memiliki potensi.
“Kalau mengambil pajak alat berat itu, siapa yang mau bayar? Itu jadi masalah. Kemudian MBLB, sekarang di mana lahan-lahan tempat tambang mineral bebatuan nonlogam? Kan tidak ada,” kata Purdiono.
atas gal itu, Purdiono meminta pemerintah daerah untuk menetapkan program-program yang sangat prioritas untuk dijalankan pada tahun depan.
“Kita tetap menginginkan pembangunan berkelanjutan. Minimal dengan keadaan sekarang, kita melihat skala prioritas, apa yang sangat prioritas,” ujar Purdiono.
(Syauqi)
