SAMPIT — Upaya besar DPRD dan BNN untuk memperkuat gerakan pencegahan narkoba di tingkat desa justru diwarnai catatan memprihatinkan. Dari 168 desa di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), hanya 68 yang mengirim perwakilan dalam kegiatan sosialisasi anti narkoba yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kotim, Senin 17 November 2025.
Acara sosialisasi ini menghadirkan dua narasumber utama, yaitu Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Kotawaringin Timur dan Ketua Gerakan Dayak Anti Narkoba (GDAN) Provinsi Kalimantan Tengah.
Kegiatan tersebut diikuti oleh unsur pemerintah daerah, lembaga adat, dan pihak terkait lainnya. Dengan mengusung tujuan untuk meningkatkan sinergi dalam mewujudkan masyarakat Dayak yang bebas narkoba.
Kegiatan ini seharusnya menjadi momentum penting bagi para pemimpin desa untuk ikut mengambil peran strategis dalam pencegahan narkoba di wilayah pedesaan.
Namun, rendahnya kehadiran justru memunculkan kekhawatiran akan rendahnya komitmen sebagian perangkat desa.
Kepla BNNK Kotim, AKBP Muhammad Fadli menyebut bahwa kegiatan ini merupakan semangat keteladanan dalam kampanye anti narkoba.
Ia menegaskan jika ada yang positif saat tes urine makan akan ditelusuri lebih jauh, bisa jadi krena obat tertenu atau penyakit dalam yang membuat hasil reaktif.
“BNN punya kewenangan penyelidikan, kami juga berkoordinasi dengan Polres Kotim dan BNN Provinsi,” ungkapnya.
Menurutnya Ini menjadi perhatian serius bagi kita semua. Peran kepala desa sangat vital dalam pembinaan masyarakat, termasuk dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika di lingkup desa.
Dalam acara tersebut juga dilakukan tes urine terhadap para peserta. Pihak BNN dan GDAN berharap agar kegiatan seperti ini mendapatkan perhatian lebih dari para pemangku kepentingan, termasuk jajaran kepala desa, sebagai ujung tombak pembangunan di wilayah masing-masing.
(Jimmy)
30 Mei 2026
18:43
