PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Edy Pratowo menegaskan pentingnya penyelarasan program pemerintah pusat dan daerah sebagai strategi kunci untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan di Kalteng.
Penegasan itu disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kalteng Tahun 2025, di Aula Bapperida Kalteng, Kamis, 20 November 2025.
Edy menilai, berbagai kebijakan nasional yang dirilis pemerintah pusat pada 2025 harus cepat direspons oleh daerah.
Menurutnya, efektivitas program penanggulangan kemiskinan sangat ditentukan oleh sejauh mana pemerintah daerah mampu mengintegrasikannya dengan kebutuhan lokal dan dinamika sosial ekonomi masyarakat.
“Pusat sudah meluncurkan sejumlah program strategis seperti Sekolah Rakyat, Program Makan Bergizi Gratis, dan Koperasi Merah Putih. Ini semua harus segera kita kolaborasikan agar manfaatnya terasa cepat dan merata,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa program-program tersebut bukan hanya penyokong kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen penguatan kualitas SDM, pemberdayaan ekonomi, hingga peningkatan akses layanan dasar. Karena itu, koordinasi antarlembaga perlu dirancang lebih matang agar implementasi tidak terhambat.
Menurut Edy, tantangan terbesar saat ini bukan sekadar menjalankan atau menyalurkan program, tetapi memastikan bahwa setiap kebijakan tepat sasaran berdasarkan data terbaru.
Ia mengingatkan seluruh perangkat daerah agar segera memperbarui data kemiskinan, baik makro maupun sektoral, sehingga proses perencanaan dan penganggaran tidak melenceng dari kebutuhan lapangan.
“Kalau kita masih pakai data lama, maka kebijakan kita pasti telat dan tidak relevan. Oleh karena itu, update data harus diprioritaskan,” tegasnya.
Edy juga meminta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mengajukan permohonan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) kepada Bappenas.
Ia menjelaskan bahwa DTSEN akan menjadi landasan tunggal perencanaan program sosial nasional dan daerah, sehingga akurasi data menjadi sangat krusial.
“Walidata Daerah seperti Diskominfosantik harus aktif memproses permohonannya, dan Bapperida sebagai Koordinator Satu Data Daerah harus siap memfasilitasi penyusunan dokumen KAK DTSEN,” kata Edy.
Selain integrasi program, Wagub menilai perlunya percepatan penyusunan Rancangan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kalteng Tahun 2025-2029.
Dokumen ini, menurutnya, akan menjadi panduan strategis bagi seluruh OPD agar tidak berjalan sendiri-sendiri dalam menyusun kebijakan.
“RPKD bukan hanya formalitas. Ini blueprint kita lima tahun ke depan. Harus disusun bersama, harus mencerminkan kondisi real, dan harus bisa menjembatani program pusat dan daerah,” tegasnya.
Edy juga menyinggung tantangan ekonomi seperti perlambatan pertumbuhan triwulan pertama 2025 serta inflasi yang masih perlu dikendalikan, terutama pada komoditas pangan.
Menurutnya, dua indikator itu sangat memengaruhi garis kemiskinan, sehingga kerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) tidak boleh kendur.
“Kemiskinan itu tidak berdiri sendiri. Ia dipengaruhi harga, lapangan kerja, daya beli, sampai kebijakan lintas sektor. Jadi semua harus bergerak bareng dan terkoordinasi,” jelasnya.
Di akhir sambutan, Edy menyampaikan optimismenya bahwa penurunan kemiskinan di Kalteng dapat dipercepat apabila seluruh pemerintah daerah bergerak di jalur yang sama.
“Kalau kita sinkron, kita bisa lebih cepat. Yang penting kolaborasi, data mutakhir, dan kebijakan yang responsif,” pungkasnya.
(Sya'ban)
